Kembali Lakukan Relaksasi Pajak, Gubernur Koster Keluarkan Tiga Kebijakan Sekaligus

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada acara sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (2/6/2021)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Gubernur Bali, Wayan Koster, juga telah mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus yaitu Diskon Piutang Pajak Kendaraan, Gratis Bea Balik Nama, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada acara sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (2/6/2021).

Pergub ini dikeluarkan mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi dan ekonomi masyarakat Bali yang belum pulih.

Dewa Indra menyampaikan bahwa Diskon Pajak Kendaraan yang berlaku mulai 8 Juni s.d. 3 September 2021 tersebut diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak lebih dari dua tahun.

“Mereka cukup membayar pajak dua tahun, pajak tahun ketiga dan selanjutnya dibebaskan,” ungkapnya.

Selanjutnya untuk kebijakan Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) dimulai dari tanggal 4 September s.d. 17 Desember 2021. Gratis BBNKB II diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal, dan mutasi dari luar Bali.

Sedangkan kebijakan Pemutihan Pajak merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), yang berlaku mulai tanggal  8 Juni s.d. 17 Desember 2021.

“Saya harap kebijakan ini dapat dipahami oleh para petugas kemudian menyosialisasikan dan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Made Santha, mengatakan juga terdapat kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang diatur dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2021.

“Apabila masyarakat membeli mobil tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah, pajak pembeliannya akan dibayarkan 100 persen dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Maret s.d. Mei 2021, periode kedua dibayarkan 50 persen dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021, dan periode ketiga dibayarkan 25 persen dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September s.d. Desember 2021,” jelasnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut hanya berlaku tahun ini sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.   (ari)