Rizky Ernadi Wimanda: “Jangan Andalkan Wisatawan Selama Ada Zona Merah di Bali”

Para narsum pada giat Capacity Building BI dengan Media,

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Rizky Ernadi Wimanda mengingatkan semua pihak untuk tidak mengandalkan rencana dibukanya kedatangan wisatawan manacanegara selama masih ada zona merah di Bali.

“Jangan mengandalkan rencana dibukanya kedatangan wisatawan mancanegara selama di Bali masih ada zona merah,” ingat Rizky pada giat Capacity Building Media, Kamis (20/5/2021) di Denpasar.

Rizki yang didampingi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa SE, MSi, mengajak pihak-pihak terkait untuk bersama-sama berupaya memulihkan ekonomi Bali dari dampak pandemi Covid-19. “Selama di Bali masih ada zona merah, akan sulit wisman mau datang,” kata Rizky.

“Kalau masyarakat Bali terus hanya bergantung pada kedatangan wisman, maka pertumbuhan ekonomi Bali juga akan makin lama terkontraksi,” jelasnya. Potensi kunjungan wisatawan domestik sebelum pandemi pun per tahun cukup besar di atas 10 juta, sedangkan wisman dengan kunjungan 6,2 juta orang.

Pada triwulan I-2021, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami kontraksi yakni sebesar minus 9,85 persen (yoy). Meskipun kontraksinya sudah sedikit melandai dibandingkan saat triwulan IV 2020 yang sebesar minus 12,21 persen.

Rizky melihat potensi Bali dari sisi industri kreatif dan desain yang begitu luar biasa, pun sangat tepat untuk lebih digarap guna membangkitkan ekonomi Bali. Pihaknya juga banyak mengulas tentang kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan implementasinya.

“Salah satu tugas utama Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah membuat kebijakan makroprudensial. Fungsinya untuk menjaga stabilitas dan kelancaran sistem keuangan. Prinsip kehati-hatian dalam skala makro yang dimiliki oleh Bank Indonesia berlaku untuk semua bank, jelasnya.

Kebijakan makroprudensial berkebalikan dengan kebijakan mikroprudensial. Rizki mengatakan, mikroprudensial hanya mengarah pada individu perbankan. Tugas itu dilakukan oleh pemerintah.

Rizki menambahkan, ada empat poin di dalam kebijakan makroprudensial ini yakni, adanya resiko pada aktifitas bisnis di sistem perbankan, inovasi produk keuangan yang bermunculan disertai potensi resiko baru, perilaku ambil resiko yang berlebihan dengan mengabaikan ketidakseimbangan di bidang keuangan dan keterhubungan sistem keuangan. “Sehingga akan mengakibatkan dampak krisis yang cepat meluas di dalam dan ke sektor lain,” jelasnya.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberikan kewenangan sebagai pengambil kebijakan makroprudensial oleh lembaga keuangan dunia IMF. Bank Sentral memiliki pengalaman dalam menganalisis dan mengidentifikasi resiko.

Selain itu, Bank Sentral adalah otoritas moneter yang memberikan umpan balik antara sistem keuangan dan mikro ekonomi secara keseluruhan dan otoritas sistem pembayaran, serta memiliki jaringan yang luas.

Sementara itu Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE, MSi mengulas tentang diversifikasi ekonomi melalui berbagai sektor potensial seperti ekonomi kreatif dan digital, pendidikan, pertanian dan kesehatan.  (ari)