Wujudkan Reformasi Birokrasi Efektif, Efisiensi dan Akuntabel, Gubernur Koster Tata Perangkat Daerah

Gubernur Wayan Koster saat menghadiri Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2021, di Kantor DPRD Bali, Senin (17/5/2021).

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menata sistem perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Bali guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2021, di Kantor DPRD Bali, Senin (17/5/2021).

“Ini sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” jelasnya dalam rapat dibuka Ketua DPRD I Nyoman Adi Wiryatama serta dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Mantan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut dari Fraksi PDIP tersebut juga mengatakan, sejak dilantik tahun 2018 silam, ia terus berupaya memetakan serta mendalami OPD agar betul-betul menemukan birokrasi yang ideal.

“Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata efektif, efisien dan cepat. Sesuai dengan UU, Pemerintah Provinsi posisinya di middle management, beda dengan Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi otonomi penuh, kita lebih kepada regulasi, fasilitator dan koordinator. Sehingga kebutuhan perangkat daerah juga mengacu pada tersebut,” bebernya.

Efisiensi perangkat daerah juga merupakan Instruksi Presiden RI Joko Widodo yang berkali-kali disampaikan secara tegas pada saat memimpin rapat koordinasi dengan para menteri, gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia.

Gubernur jebolan ITB Bandung ini juga menyampaikan, pada masa kepemimpinannya, telah berhasil merampingkan 7 OPD dari 49 OPD menjadi 41 OPD pada tahun 2019.

“Untuk usulan Raperda kali ini, saya mengusulkan perampingan 4 OPD lagi, sehingga total OPD di Pemprov Bali jika disetujui Raperda kali ini adalah 37 OPD,” imbuhnya.

Gubernur Koster mengaku melalui penataan OPD tahap 1 pada tahun 2019, Pemprov Bali telah berhasil mengefisiensi dana APBD sebesar Rp 89 miliar.

“Dengan disetujuinya perampingan tahap 2 kali ini, diperkiran Pemprov akan mengefisiensi dana lagi sebesar Rp 20 miliar. Total kita bisa mengefisiensi Rp 100 miliar lebih. Itu dana yang cukup besar dan bisa digunakan untuk program tepat sasaran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” bebernya.

Selain penataan OPD, reformasi birokrasi yang akan dilaksanakannya adalah transformasi jabatan eselon 4 menjadi fungsional. Ia menambahkan sekitar 508 pejabat eselon 4 yang akan menjadi pejabat fungsional, selain itu eselon 3 di rumah sakit juga diubah menjadi fungsional.

“Transformasi ini juga berdampak pada APBD kita, karena berakibat pada penurunan tunjangan jabatan. Tentu saja kita bisa mengefisiensi anggaran lagi dan bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas,” katanya.

Ia menambahkan Pemprov Bali saat ini menjadi contoh penataan birokrasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara Provinsi lain berlomba menambah OPD, Bali berhasil merampingkan. Untuk itu Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah sangat mengapresiasi bahkan mendorong untuk efisiensi lebih lanjut.

Ia berharap DPRD bisa menyetujui Raperda kali ini agar segera bisa menyusun RAPBD tahun 2022, apalagi transformasi jabatan eselon 4 menjadi fungsional akan rampung pada Juni mendatang.

“Perampingan OPD dan jabatan kali ini diharapkan bisa terwujud segara, karena output serta outcome-nya benar-benar bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Karena melalui penataan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, namun juga pada kualitas pelayanan publik. Ini merupakan poin terpenting dalam perubahan perangkat daerah,” pungkasnya. (ari)