Gubernur Koster Serahkan Sertifikat Tanah kepada Warga Sumberklampok

Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Sumberklampok, Selasa (18/5/2021)

BULELENG, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada Selasa (18/5/2021).

Penyerahan sertifikat atas biaya APBN tersebut merupakan sejarah tersendiri khususnya bagi warga setempat karena perjuangan panjang selama 61 tahun untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan akhirnya terwujud.

“Astungkara, pada hari ini, sudah dapat diserahkan sebanyak 720 sertifikat hak milik tanah tempat tinggal kepada warga Desa Sumberklampok, dari total 800 sertifikat, sisanya akan diserahkan pada hari lain,” ucap Gubernur Koster di tengah-tengah warga penerima sertifikat.

Menurut informasi, kata gubernur, warga Desa Sumberklampok telah menempati tanah secara turun temurun sejak 1923, pada saat perabasan hutan untuk menjadi kawasan perkebunan oleh Pemerintah Belanda (eigendom verpoonding). Namun warga belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah. Tanah yang ditempati dan digarap seluas 612,93 hektare.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kawasan perkebunan yang semula dikuasai Belanda menjadi tanah milik negara (Pemerintah Pusat). Kemudian Pemerintah Pusat menyerahkan tanah tersebut kepada Pemprov Bali dengan Surat Keputusan Nomor 797/Ka pada tanggal 15 September 1960.

Selanjutnya, ucap gubernur, Pemprov Bali memberikan pengelolaan kepada Yayasan Kebaktian Proklamasi/Veteran untuk diusahakan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Bali No. 715/A.3/2/31, tanggal 16 Juni 1961 dengan mempekerjakan warga “Desa Sumeberklampok”.

Namun karena pengelolaan dinilai tidak memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan para pejuang/veteran beserta keluarga, maka Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Provinsi Bali selaku Pembina Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali telah mengembalikan kepada Pemprov Bali melalui surat nomor 132/UM/1/S/MDLV/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010.

“Selama menggarap dan menguasai tanah tersebut, warga belum memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan lahan garapan. Kondisi ini terus berlanjut, karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, belum ada kesepakatan antara Pemprov Bali dengan warga, sehingga warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan digarap,” ujarnya.

Hal ini mengakibatkan nasib warga semakin tidak jelas, mengingat sejak tahun 1993 masa pengelolaan tanah oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi telah berakhir.

Koster mengatakan sekitar Agustus 2019, Kepala Desa, Bandesa Adat, dan Tokoh Masyarakat Desa Sumberklampok melakukan audiensi, menyampaikan aspirasi dan keluh kesah warga yang menginginkan agar tanah yang ditempati dan digarap dapat dimohonkan menjadi hak milik dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Pada kesempatan audiensi tersebut, lanjut Koster, dirinya mempertimbangkan aspirasi warga tersebut dan meminta waktu untuk mempelajari sejarah serta fakta tanah di Desa Sumberklampok.

“Setelah mempelajari dokumen riwayat tanah, dan melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Saya dapat mempertimbangkan permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria,” pungkasnya. (ari)

Reporter: Ari W

Editor: Djoko