Pemkot Denpasar dan Kejari Resmi Kerjasama Bidang Perdata dan TUN

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, saat penandatanganan Nota Kesepahaman serta Komitmen Bersama Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (10/5/2021)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemkot Denpasar secara resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala, di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (10/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar turut melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disaksikan langsung Plt. Kepala Kejari Bali, Hutama Wisnu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, Soebandi, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. Made Alit Yudana, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana serta Pj, Sekda Kota Denpasar, I Made Toya.

Plt. Kepala Kejari Bali, Hutama Wisnu, mengatakan pencanangan WBBM ini merupakan komitmen bersama seluruh instansi pemerintah untuk menciptakan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Pencanangan ini, sambungnya, menitikberatkan pada pembangunan beberapa sektor yakni efisiensi, transparansi, reformasi birokrasi, serta akuntabilitas.

Kepala Kejari Yuliana Sagala, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah upaya berkalanjutan untuk mendukung terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal.

Sementara Wali Kota Jaya Negara menjelaskan dalam mewujudkan misi kota Denpasar, pihaknya telah menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai.

“Astungkara, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks RB Tahun 2020 berada diangka 68,73 (dengan kategori B), mengalami peningkatan 0,10 dari Indeks RB Tahun 2019 yang berada diangka 68,63 (Kategori B),” bebernya.

Jaya Negara melanjutkan, kerjasama ini juga sebagai salah satu bentuk sinergitas dan kolaborasi untuk menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kota Denpasar.

“Harapan kami, dengan Kerjasama ini Kejaksanaan Negeri Denpasar dapat memberikan pendampingan terutama pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam upaya memperkecil celah pelanggaran hukum,” tuturnya.

Jaya Negara menegaskan, Pemkot Denpasar mendukung penuh terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang merupakan predikat yang diberikan oleh Kementrian PAN dan RB bagi instansi pemerintah ataupun unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Peguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.   (hum)