Sinergi dengan KASN, Pemkot Denpasar Sosialisasikan Tata Cara Pengisian Jabatan

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, bersama Ketua KASN, Rudiarto Sumarwono

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemkot Denpasar bersinergi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Paska Pilkada Serentak Tahun 2020, Implementasi Manajemen Kinerja, dan Penegakan Disiplin PNS kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) dan Pejabat Administrator (PA) di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Kamis (29/4/2021).

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, bersama Ketua KASN, Rudiarto Sumarwono. Hadir juga PJ. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dan Kepala OPD terkait lainya di lingkungan Pemkot Denpasar.

Wali Kota Jaya Negara mengatakan, proses ini bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan praktek KKN.

“Dalam kesempatan ini KASN hadir bersama untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit terutama dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN, pengawasan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode prilaku pegawai ASN. Dan hal terpenting juga melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi”, katanya.

Diharapkan kepada para ASN dapat membangun sistem kerja yang cepat dan optimal sesuai dengan kewenangan sehingga dalam jangka pendek ini visi Kota Denpasar dapat kita wujudkan bersama.

“Kepada seluruh pejabat, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual , saya menekankan agar senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang tinggi, mengingat tantangan yang begitu besar di masa pandemi Covid-19 untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” sambungnya.

Ketua KASN, Rudiarto Sumarwono, menjelaskan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tentang lima arahan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyerdehanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dijelaskan juga tentang area pengawasan KASN, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, dan dampak sanksi pengisian JPT dan JA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (ays/humas.dps).