Gubernur Bali Keluarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan PMI Krama Bali

Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali.

Pergub tersebutsebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Perlindungan PMI Krama Bali sebagai implementasi Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

“Pekerja migran Indonesia krama Bali dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan daerah, namun belum terdata dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi, sehingga perlu diberikan perlindungan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja/kembali ke Bali,” jelas Gubernur Koster di Denpasar, Rabu (31/3/2021).

Peraturan Gubernur ini bertujuan: menjamin perlindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja; meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali; menertibkan Pendataan PMI Krama Bali; mengetahui keberadaan PMI Krama Bali; dan memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: perlindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja; perlindungan PMI Krama Bali selama bekerja; perlindungan PMI Krama Bali setelah bekerja; perlindungan keluarga PMI Krama Bali; hak dan kewajiban; sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama Bali; dan peran masyarakat.

“Mereka juga punya hak. Hak PMI Krama Bali antara lain: memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; memperoleh kesempatan mempelajari draft atau rancangan perjanjian kerja sebelum ditandatangani; memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja; memperoleh dokumen perjanjian kerja PMI Krama Bali; memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum, selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; memperoleh fasilitasi bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di Indonesia dan di negara penempatan; memperoleh akses komunikasi dsb,” tutur Gubernur Koster.

Guna menyelenggarakan tata kelola Pelindungan PMI Krama Bali, Pemerintah Provinsi membangun Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)untuk melakukan pendataan PMI Krama Bali dan juga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui laman https://sisnaker.baliprov.go.id . (yus)