BI Bali Dukung Pembentukan TP2DD Klungkung Perluas Digitalisasi Pembayaran Daerah

Rakor BI dan Pemkab Klungkung dalam pembentukan TP2DD untuk memperluas digitalisasi pembayaran daerah.

KLUNGKUNG, PERSPECTIVESNEWS– Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mendukung pembentukan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Klungkung. Hal ini sebagai upaya terus mendorong digitalisasi pembayaran daerah di semua sektor.

Untuk itu, Rabu (31/3/2021), BI Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Klungkung No.183/23/HK/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembentukan TP2DD Kabupaten Klungkung.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menegaskan, sampai dengan saat ini, tujuh (7) Pemda di Bali telah membentuk TP2DD yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kab. Tabanan, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, dan Kab Klungkung.

“BI Bali mendukung pembentukan TP2DD Klungkung dalam upaya memperluas digitalisasi pembayaran. Ke depannya, upaya pemulihan mencakup aspek kesehatan melalui vaksinasi dan aspek ekonomi melalui pembentukan TP2DD ini akan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh Kota/Kabupaten se-Bali sehingga mampu semakin mempercepat Bali Bangkit,” tuturnya.    

Diharapkan, dengan pengelolaan oleh TP2DD Kabupaten Klungkung, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai.

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan digitalisasi daerah.

Diawali laporan dari Sekda Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, dan dilanjutkan arahan Bupati Suwirta dalam pelaksanaan TP2DD ke depan harus ada komitmen yang kuat. “Tidak boleh ada sedikit hambatan, terus maju,” tegasnya.

Suwirta berharap digitalisasi ini bisa dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain sehingga digitalisasi bisa dilakukan secara berkesinambungan.

Selain daripada manfaat TP2DD, juga diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendorong penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi yang selanjutnya akan menciptakan spending pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat lesu karena pandemi.

“Hingga saat ini, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai. Namun, belum seluruh transaksi penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai,” ujar Bupati Suwirya.

Ditambahkan Bupati Suwirta, TP2DD ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, BI dan BPD, bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan digitalisasi daerah.    (ari)