Sampaikan LKPJ, Gubernur Koster Mampu Laksanakan Program Kerja TA 2020

Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS–  Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mampu melaksanakan berbagai program kerja yang diagendakan pada Tahun Anggaran 2020.

Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3/2021).

Mengawali paparan di hadapan dewan, Gubernur Koster menyampaikan gambaran umum situasi yang dihadapi pada tahun 2020.

“Kita sadari bersama, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tak terbayangkan. Ini menjadi tahun penuh tantangan dan ujian berat sehingga membutuhkan kesabaran revolusioner,” ucapnya.

Ia bersyukur, atas paswecan Ida Bhatara, Sasuhunan, Lelangit dan Leluhur, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se- Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat.

Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan Satgas Gotong-Royong.

Lebih dari itu, pada akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib.

Selanjutnya, Gubernur yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mengurai capaian makro ekonomi Bali tahun 2020. Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun  2020 tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen.

Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen. Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor pariwisata, dimana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan aktivitas wisata.

Sedangkan PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta, menurun  jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp. 56,90  juta.

Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu orang atau  sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen.

Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2020 mencapai 75,50, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38 persen.

Selanjutnya mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengurai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun atau 93,36%. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.6,924 triliun terealisasi sebesar Rp.6,358 triliun atau 91,82%. (ari)