Kasatpol PP Tegaskan Tak Ada Unsur Politis Rekrutmen Banpol

Plt. Kasatpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun

BLITAR, PERSPECTIVESNEWS– Hadi Maskun, Plt Kepala Satpol Pamong Praja Kota Blitar menegaskan, tak ada unsur politis dalam perekrutan tenaga Banpol (Bantuan Polisi) pada tahun anggaran 2020.

“Saya tegaskan, tidak ada unsur politis dalam perekrutan tenaga Banpol tahun anggaran 2020 karena itu dilakukan melalui pihak ketiga yaitu dalam hal ini PT. Kartika Cipta Indonesia yang mendapatkan tender pengadaan tenaga outsourching tersebut pada Desember 2019,” tegas Hadi Maskun.

Hadi mengaku sudah melayangkan surat ke PT terkait untuk beberapa hal yang belum dipenuhi. Pihaknya terus berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak PT yang lama agar hak-hak eks tenaga outsourching itu bisa terpenuhi.

Menanggapi isu pemberhentian tenaga Banpol ada hubungannya dengan politik di Piilwali Blitar 2020 lalu, Hadi membantah dengan tegas.

“Tidak ada itu cerita karena beda pilihan lantas diputus kontraknya atau apa. Karena memang tenaga Banpol ini kontraknya habis per 31 Desember lalu dan tentu ada evaluasi dari pihak outsourching untuk rekomendasi kontrak selanjutnya yang kini sudah berbeda. Jadi saya tegaskan ya, kami rekrut semua profesional dan semua ada datanya dan itu perlu diingat,” tegas Hadi Maskun.

Sebelumnya, puluhan massa yang mengaku perwakilan dari mantan pekerja outsourching Bantuan Polisi (Banpol) Pamong Praja dan Gerakan Pembaruan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Blitar, Senin (29/3/2021) sekitar pukul 09.00 WIB.

Puluhan massa yang mengaku perwakilan dari mantan pekerja outsourching Banpol melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Blitar.

Massa menuntut hak-hak eks tenaga outsourching yang diputus kontraknya pada Desember 2020 lalu yang sebagian haknya belum dipenuhi hingga kini.

Menurut Jaka Prasetya selaku koordinator aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 orang yang berasal dari beberapa elemen itu menuntut agar Pemerintah Kota Blitar bisa memenuhi hak-hak eks tenaga kontrak Banpol yang belum diberikan.

“Hak-hak itu meliputi pemenuhan gaji yang tertunda sejak Desember 2020 dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang belum dicairkan,” ujar Jaka dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, dari mantan tenaga kontrak, pemotongan gaji Rp 100 ribu per bulan, kemudian pemotongan gaji terakhir Rp 1,25 juta padahal seharusnya gaji terakhir Rp 1,95 juta namun yang diberikan hanya Rp 700 ribu, juga BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dicairkan hingga saat ini.

Jaka menduga ada permainan dalam proses rekrutmen tenaga outsourching di Pemkot Blitar, meski dirinya mengetahui sebenarnya kewenangan ini milik pihak ketiga.

Permainan yang dimaksud, diduga karena tenaga eks Banpol yang diberhentikan terindikasi berbeda pilihan politik pada Pilwali 9 Desember lalu yang menyebabkan mereka tidak diperpanjang kontraknya.

Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima di Balai Kota untuk beraudensi dengan pihak terkait yang langsung menanggapi dengan terbuka semua poin yang diperjuangkan pihak pengunjuk rasa.

 Aksi demo itu mendapat pengawalan ketat dari petugas Satpol PP Kota Blitar & Polres Blitar Kota dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.    (the)