Wagub Titip Pengawasan pada KI Bali Agar Informasi Sampai Utuh ke Masyarakat

Wagub Bali Tjokorde Oka Artha Ardhana Sukawati dan Ketua KI Bali I Made Agus Wirajaya.

DENPASAR, PERSPECT6IVESNEWS – Cepatnya terdistribusi sebuah pemberitaan di tengah masyarakat melalui media sosial, selain memberi dampak positif akan mudahnya masyarakat mengetahui kondisi di luar dan informasi ter-update, juga ditakutkan akan menjadi senjata pemecah di tengah kedaulatan dan toleransi yang selama ini dibangun dengan baik.

Untuk menjaga keutuhan bermasyarakat dan bernegara, Wakil Gubernur Bali menitipkan tugas berat kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali untuk mengawasi informasi yang sangat dinamis ini agar bisa sampai secara utuh ke masyarakat tanpa mengalami distorsi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan Wagub Bali Tjokorde Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana, dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Ida Bagus Ketut Ludra saat menerima audensi Komisi Informasi Provinsi Bali, di ruang kerjanya, Selasa (23/3.2021).

Ditambahkannya, setiap informasi yang beredar dengan cepat sebaiknya tidak ditelan mentah-mentah agar tidak  terpancing emosi dan menimbulkan kebencian yang nantinya berbuah pada sebuah fitnah.

“Mari kita jaga Bali ini dengan menyebarkan informasi yang baik dan positif, sehingga akan tumbuh kedaulatan dan kekuatan untuk menghadapi masalah terlebih pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ungkapnya.

Saat ini keterbukaan informasi publik akan dinilai dan indeks keterbukaan informasi di Bali pertama kali akan mengikuti penilaian pusat  pada tahun 2021. Prosesnya akan menghasilkan indeks setiap daerah per provinsi, yang nantinya secara nasional juga akan muncul hasil indeks informasi di Indonesia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik baru pertama kali dilaksanakan oleh pusat, dan Bali adalah salah satu peserta yang nantinya akan ikut bersaing.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya mengatakan saat ini Bali masuk ke dalam 10 besar kategori Provinsi yang informatif (diatas kategori menuju informatif) dengan nilai keterbukaan informasi mencapai angka 92.

“Intinya indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) ini bertujuan untuk menguji keterbukaan informasi publik pemerintah, sejauh mana pemerintah mampu menyampaikan informasi ke masyarakat dan seberapa besar tingkat  masyarakat menyerap informasi dari pemerintah,” terang Agus Wirajaya. (ari)