Realisasi Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di Jembrana Lampaui Rata-Rata Nasional

Plh Bupati Jembrana I Nengah Ledang saat menerima suvervisi dari tim KPK RI.

JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS– Realisasi aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Jembrana  mampu melampaui rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya memperoleh nilai 67 persen, kini di tahun 2020 aksi program naik dengan nilai 85,13 persen. 

“Realisasi Jembrana itu telah terverifikasi per tanggal 5 Januari 2021. Ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi masih dalam katagori baik,” ujar Plh Bupati Jembrana I Nengah Ledang saat menerima suvervisi dari tim KPK RI bagian suvervisi dan pencegahan korupsi di aula Jimbarwana, Senin (22/2/2021).

Dalam acara yang dihadiri pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana hadir Sugeng Basuki selaku Kepala Satgas Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK serta Ardiansyah Putra selaku Kasatgas Penindakan KPK.

Ledang menambahkan, salah satu terobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kopsurgah. 

“Hasil Jembrana cukup bagus, diantaranya Bapeda, Keuangan dan Pengelolaan Aset nilainya 91.6 %, bagian layanan pengadaan untuk.pengadaan barang dan jasa dengan nilai 90,5 persen, pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan nilai capaian 92,8 persen, Inspektorat untuk indikator APIP 60,2 persen, indikator manajemen ASN dengan nilai 100 persen,” papar Ledang. 

Terkait adanya kekurangan berupa catatan KPK, Ledang berharap, dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah dan memperoleh tindak lanjut yang positif yang menjadi area intervensi. “Kami di Pemerintah Kabupaten Jembrana baik Eksekutif maupun Legislatif, dari awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,”ungkapnya.

Sementara, Ketua Satgas V Korsup KPK RI, Sugeng Basuki, memberikan apresiasi dengan capaian dan realisasi aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Jembrana. Pasalnya, Pemkab Jembrana mampu melampaui nilai rata-rata nasional.

“Kami mengapresiasi terhadap Pemkab Jembrana dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 yang melampaui target nasional dengan nilai 75 persen sedangkan Pemkab Jembrana mampu dengan nilai 85 persen,” ujarnya.

Untuk meminimalisir dan mencegah tindak pidana korupsi, Sugeng Basuki juga akan tetap melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemkab Jembrana.

Selama ini KPK dikenal dengan aksi penindakan. Tapi itu belum cukup memberantas korupsi selama akar permasalahannya belum dicabut. “Karena itu, melalui sistem ini kita lakukan pendampingan sedari awal sehingga korupsi bisa dicegah,” sebutnya.

Ia menambahkan, peluang korupsi timbul dari niat dan kesempatan ada. “Kami tetap melakukan pembinaan dan pendampingan. Maka itu perlu SDM diberdayakan, tidak hanya di tataran Pemkab tapi juga  sampai ke desa. Jangan sampai ada kasus tipikor,” pungkasnya.    (utu/hmsj)