Bali Peringkat Pertama Nasional dalam MCP dan Stranas PK dari KPK

Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Provinsi Bali menduduki peringkat pertama untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

Selain peringkat pertama dari 34 Provinsi di Indonesia dalam hal MCP, Bali juga peringkat pertama dari 543 Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam capaian yang menggambarkan aksi-aksi pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi.

“Provinsi Bali menempati peringkat pertama secara nasional dengan meraih angka 98,57% capaian dari 7 area intervensi atau pemetaan titik rawan yang dilakukan KPK,” sebut Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada yang dihubungi Selasa (26/1/2021).

Bali mengungguli Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di posisi kedua serta Jawa Barat di posisi ketiga. Sedangkan dalam peringkat pemerintah daerah, Bali berada di atas Pemkab Musi Rawas dengan capaian 95,47% serta Pemkab Lamongan dengan 93,20%.

Demikian juga dalam pencapaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK, Provinsi Bali mendapatkan nilai 100 alias peringkat pertama dalam aksi-aksi yang difokuskan pada sasaran pencegahan korupsi yang terdiri dari 3 fokus,  meliputi perizinan dan tata niaga (5 aksi), keuangan negara (3 aksi) dan penegakan hukum dan reformasi (3 aksi) serta total sebanyak 27 sub aksi.

Sugiada menjelaskan, dalam 7 area intervensi KPK, 6 area yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen ASN mendapatkan capaian sempurna yakni 100% dari KPK.

“KPK dalam hal ini sangat memuji bahkan mengacungkan jempol untuk berbagai inovasi yang dilaksanakan Pemprov Bali sekaligus menunjukkan komitmen untuk pencegahan dini atau early warning untuk kasus korupsi,” bangga Sugiada.

Sugiada mencontohkan untuk perencanaan dan penganggaran Pemprov Bali, telah mengaplikasikan APBD terintegrasi yang mengoneksikan semua program pemerintah sehingga lebih transparan.

Pun demikian, dengan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah mengadopsi sistem online single submission (OSS) atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Dengan sistem tersebut menghindarkan dari praktik seperti gratifikasi atau kongkalikong dalam perizinan karena semuanya sudah ada SOP-nya, berapa nilainya, biayanya dan waktu proses perizinannya,” tambahnya lagi.

Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Tabanan ini menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa, Pemprov Bali mempunyai sistem informasi pengadaan barang dan jasa (Siangsa) yang merupakan inovasi untuk memproses pengajuan dokumen pelelangan secara digital. Pihak pengawas dan pihak terkait lainnya pun bisa memantau proses ini secara transparan.

”Ini salah satu komitmen kita karena di area ini sebelumnya banyak yang tersangkut masalah hukum. Untuk itu kita gunakan sistem yang lebih transparan yang bahkan sudah jadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujar Sugiada. (ari)