Melebihi Jam Operasional, Satpol PP Tertibkan Kafe di Jalan Diponegoro

Suasana penertiban kafe yang melanggar jam operasional.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS– Satpol PP Kota Denpasar menertibkan sebuah kafe yang berada di jalan Diponegoro, Denpasar, Senin (15/6/2020) karena kafe tersebut masih beroperasional melebihi pukul 21.00 Wita.

Hal ini disampaikan Kasatpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga saat diwawancarai Selasa (16/6/2020).

Lebih lanjut Sayoga mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang salah satunya mengatur tentang batas waktu operasional usaha yang ada di Kota Denpasar hingga pukul 21.00 Wita. 

Ternyata pihaknya mendapatkan pengaduan dari masyarakat melalui layanan Pro Denpasar bahwa disinyalir ada dua kafe masih beroperasi lewat waktu yang telah ditentukan yakni Kafe J di Jalan Ngurah Rai dan Kafe R di Jalan Diponegoro.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP langsung menuju Kafe J yang ada di Jalan Ngurah Rai, setelah sampai di sana ternyata kafe tersebut telah tutup. Selanjutnya petugas Satpol PP menuju Kafe R di Jalan Diponegoro, ternyata kafe tersebut kedapatan masih beroperasi lewat waktu yang telah ditentukan.

Maka Satpol PP langsung melakukan tindakan dengan memeriksa dan membubarkan kerumunan karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan di antaranya social distancing dan tanpa menggunakan masker. 

Dalam pemeriksaan, Sayoga mengaku para pekerjanya yang biasa sebagai pemandu lagu telah dilengkapi dengan identitas. Meskipun demikian kafe tersebut tetap saja melanggar peraturan maka dari itu pihaknya melakukan pemanggilan pengelola usaha.

“Kafe ini telah melanggar kami telah memanggil pengelola usaha untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Denpasar terkait izin usaha dan lain sebagainya,” ungkap Sayoga.

 Menurut Sayoga, Kafe R tersebut telah melanggar Edaran Gubenur Bali, Edaran Walikota Denpasar serta melanggar Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, serta melanggar Perda No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Untuk memberikan efek jera, pihaknya akan melakukan penyidikan dan jika ditemukan pelanggaran akan ditipiringkan sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Dengan memberikan sanksi tersebut maka dapat memberikan pelajaran dan menjadi pelajaran kepada para pengusaha yang ada di Kota Denpasar agar tidak melanggar peraturan.    (hum)