Devisa Pariwisata Bali Tahun 2019 Mencapai 9,346 Juta Dolar AS, Namun Sekarang….?

Trisno Nugroho (FOTO: ist)

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Bank Indonesia Provinsi Bali bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, PJSP, Asosiasi Pariwisata dan Perhotelan, serta Akademis mengadakan seminar online (Webinar) berskala nasional dengan tema ”What Can Bali’s Tourism Do with Digital Payment in the New Normal Era?”, Kamis (4/6/2020).

Tema ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, khususnya sektor pariwisata, dengan tujuan utama untuk memberikan masukan terhadap pengembangan industri pariwisata di Bali dalam tata kehidupan yang baru pasca Covid-19.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan, sektor pariwisata selama ini memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Bali. Pada tahun 2019, lanjut dia, total devisa pariwisata Bali mencapai 9,346 juta dolar AS atau setara dengan 53,65% PDRB Bali dan 55,26% devisa travel nasional.

“Kini, dengan adanya pembatasan aktivitas sosial melalui penutupan bandara dan pelabuhan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata Bali yang menurun 42,26% (yoy) pada periode Januari – April 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ucapnya.

Penurunan kinerja sektor pariwisata Bali di masa Covid-19 tersebut, kata dia, tidak dapat dibiarkan terus. Artinya, menurut Trisno, sektor ini harus bangkit dengan cara beradaptasi terhadap tatanan hidup baru (New Normal) di tengah Covid-19 termasuk dalam aspek sistem pembayaran yang meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi.

Karenanya, Trisno berpendapat digitalisasi transaksi yang bersifat contactless menjadi sebuah keharusan dan menjadi salah satu unsur yang penting dalam mendukung industri pariwisata di tata kehidupan baru. Implementasi digitalisasi transaksi dimaksud tidak hanya terbatas pada industri pariwisata seperti obyek wisata, hotel dan restoran, tetapi juga industri pendukungnya, seperti transportasi, pusat perbelanjaan hingga rumah sakit. 

“Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran merespon perkembangan yang terjadi. Kami berupaya menjadikan sistem pembayaran yang efisien dan efektif bagi saluran aktivitas ekonomi dengan mengacu pada dimensi prinsip utama kebijakan sistem pembayaran yaitu cepat, mudah, murah, aman dan handal dengan titik berat pada aspek higienitas dalam bertransaksi. Adapun transaksi non tunai yang berbasis digital selain lebih aman, cepat dan mudah juga diharapkan mampu mendukung kesiapan pariwisata di era New Normal dengan menerapkan prinsip Cleanliness, Health, dan Safety,” katanya.

Seminar nasional ini dilaksanakan melalui media platform Zoom serta live Youtube dengan total peserta mencapai 542 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata, Ketua Asosiasi Pariwisata dan Perhotelan, Akademisi, Pimpinan Perbankan serta pelaku usaha pariwisata dan perhotelan baik dari Bali maupun luar Bali.

Selain Trisno Nugroho, seminar ini menampilkan narasumber lain seperti Wagub Bali yang juga Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta, dan Executive Vice President of BCA Vincent Iswara.

Trisno Nugroho juga menyampaikan selama pandemi Covid-19 realisasi penarikan tunai masyarakat di Bali mengalami penurunan sebesar Rp 1,392 miliar atau hanya 46,7% dari  jumlah yang diproyeksikan sebesar Rp2,981 miliar. Namun sebaliknya, pada Maret 2020 transaksi non tunai yang bersifat contactless (Mobile Banking, Internet Banking, E-Money Server Based & QRIS) meningkat hingga 2,2 juta transaksi (20,83% mtm) dibandingkan bulan Februari 2020.

Sementara dari sisi nominal meningkat dari Rp17,84 triliun menjadi Rp18,92 triliun atau meningkat sebesar 6,03% (mtm). Data ini menjadi bukti bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pola bertransaksi di masyarakat dari tunai menjadi secara non tunai.  (ari)