Masa Pandemi Covid-19, Pemkot Denpasar Telah Salurkan BLT-DD kepada 4.590 KK

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar IB. Alit Wiradana saat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Pemecutan Kaja Senin (18/5/2020). (FOTO: hms)

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Pemerintah Kota Denpasar telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 secara bertahap di seluruh desa di Denpasar. Kali ini bantuan diserahkan kepada masyarakat miskin di Desa Pemecutan Kaja, Senin (18/5/2020) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar IB. Alit Wiradana. Dalam penyerahan bantuan juga hadir anggota DPRD Eko Supriadi, Camat Denpasar Utara Nyoman Lodra, dan aparat desa setempat.

IB Alit Wiradana mengatakan, kali ini penyerahan bantuan BLT-DD diserahkan di Desa Pemecutan Kelod sebanyak 335 KK. Dari 4.760 KK miskin yang mendapat bantuan BLT-DD yang telah cair dan diterima langsung masyarakat miskin sebanyak 4.590 KK .

“Jadi sisa bantuan yang belum cair tinggal 170 KK lagi, untuk sisanya kami targetkan sebelum tanggal 24 Mei telah di cair dan diterima masyarakat,” ungkap Alit Wiradana.

Menurutnya, 170 KK tersebut akan disalurkan di Desa Padang Sambian, namun pencairan belum bisa dilakukan karena masih melakukan pendataan. Dengan pendataan yang selektif bantuan bisa diberikan dengan tepat sasaran.

Mengingat dari 4.760 KK miskin yang mendapatkan BLT-DD  merupakan keluarga miskin, keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau keluarga  yang tidak mampu menopang perekonomian keluarganya karena terdampak Covid-19. Sehingga dengan bantuan tersebut mereka bisa memanfaatkan untuk membeli kebutuhan hidup.

Ia menjelaskan bantuan BLT-DD merupakan dana yang disalurkan ke  masyarakat  melalui rekening buku tabungan sehingga tidak ada pemotongan. Lebih jauh dia mengatakan, satu KK akan mendapat bantuan sebanyak Rp 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni).

Untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan ini pihaknya mengacu pada surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada  keluarga miskin di desa dengan kategori, keluarga yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan atau tidak mampu menopang ekonomi  keluarganya selama tiga bulan, keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu prakerja serta yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dari kiteria tersebut, Alit Wiradana bersama pihak desa dan relawan harus melakukan pendataan secara langsung, untuk memperoleh data yang akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih sehingga BLT-DD benar-benar tepat sasaran.

Untuk transparansi pihaknya berharap masyarakat ikut mengawasi bantuan ini. Selain itu  pihaknya mengharapkan agar kades di masing-masing wilayah agar menempel atau mengumumkan warganya yang mendapatkan bantuan.(ari)