PSBB Bukan Satu-satunya Instrumen untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dewa Indra

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Sekretaris Daerah Pemprov Bali, Dewa Made Indra menghormati setiap keinginan masyarakat  dalam upaya pencegahan corona virus disease (Covid-19) di Bali, salah satunya yang sedang sering dibicarakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Itu (PSBB, red) salah satu instrumen saja, bukan satu-satunya instrumen untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Bali, jika kita bisa menjalankan yang lebih efektif, alangkah baiknya,” ucap Dewa Indra yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali itu menjawab pertanyaan Alfon dari Panjer, Denpasar dalam live dialog di salah satu televisi di Denpasar, Rabu (29/4/2020).

Dewa Indra mengatakan penerapan PSBB harus melalui kajian yang matang dan tidak bisa diputuskan dengan sembarangan. Kewenangan penetapan PSBB juga berada di Pusat setelah Pemerintah Daerah mengajukannya. Namun harus dilihat juga faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan logistik dan tingkat penyebaran transmisi lokal.

Sementara di Bali, menurut Dewa Indra, angka positif terbesar disumbangkan oleh PMI yang baru datang dari luar negeri dan sudah tertangani dengan baik. “Jika kita bisa menekan angka transmisi lokal dengan cara sederhana seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, penerapan hidup sehat dan bersih, maka kita bisa mencegah penularan virus ini tanpa menerapkan PSBB yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar,” jelasnya.

Melihat angka transmisi lokal pada tanggal 28 April 2020 yang melonjak cukup tajam, Dewa Indra mengatakan ini salah satu akibat dari kurang disiplinnya masyarakat, sehingga sampai menular ke orang lain.

“Dari 22 kasus penambahan, 13 di antaranya karena transmisi lokal, ini yang kita kejar terus sekarang, terutama orang-orang yang pernah kontal dengan mereka. Untuk memutus angka transmisi lokal tersebut, maka diperlukan komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan kemungkinan kasus transmisi lokal tersebut ditularkan oleh PMI yang tidak disiplin melakukan karantina mandiri di rumah. Menurutnya, PMI tersebut telah tiba di Bali sebelum tanggal 22 Maret 2020.

“Memang awalnya karena keterbatasan alat dan rapid test kit, PMI yang pulang sebelum tanggal 22 Maret diimbau untuk karantina mandiri di rumah masing-masing. Akan tetapi, mengingat banyaknya saudara kita yang kurang disiplin melakukan karantina mandiri, maka Gubernur Bali sepakat dengan bupati/walikota untuk bekerja sama menangani PMI,” imbuh Dewa Indra.

Saat ini penanganan PMI yang baru tiba akan discreening dengan rapid test. Bagi mereka yang memiliki hasil test positif di bandara langsung ditangani oleh Pemprov Bali untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan bagi yang negatif ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dikarantina.

Menurutnya, selama masa karantina oleh kabupaten/kota juga dilanjutkan dengan tes lainnya seperti swab, sehingga jika terdapat kasus positif di antara mereka akan ditangani oleh Pemprov Bali.

“Sehingga kami mengembalikan saudara-saudara PMI ke keluarga dan masyarakat dalam kondisi yang benar-benar bersih dari virus ini,” imbuhnya seraya menjelaskan bahwa PMI yang tiba sebelum tanggal 22 Maret pun sudah menjalani rapid test.

Dewa Indra mengapresiasi masyarakat Bali setinggi-tingginya karena sudah bisa menerima tempat karantina dan sudah mulai disiplin menggunakan masker serta menghindari keramaian. Awalnya terdapat penolakan tempat karantina karena masyarakat waspada akan penularan virus ini.

“Kami positive thinking saja, ini bentuk kepedulian masyarakat akan kesehatan. Setelah diedukasi dan dijelaskan bahwa virus tidak menyebar melalui udara serta tempat karantina dijaga ketat, maka penolakan-penolakan itu pun tidak ada lagi,” ujarnya. (ari)