Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Minta Pelabuhan Gilimanuk Diawasi Ketat dan Pemeriksaan Ditingkatkan

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Dewa Indra (tengah) didampingi Bupati Jembrana Putu Artha (kanan) saat meninjau Pelabuhan Gilimanuk.

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS– Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra minta agar Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk utama ke Bali terus diawasi, pemeriksaan harus diperkuat dan pengawasan ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Sekda Made Indra saat melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Sabtu (4/4/2020) siang.

Peninjauan ini sebagai langkah untuk melihat langsung penanganan para pendatang dari luar yang masuk ke Bali di tengah maraknya virus covid-19 atau yang dikenal juga dengan virus Corona.

“Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk utama ke Bali tentu memiliki resiko yang besar terkait penyebaran Covid-19 ini. Saya minta terus diawasi, pemeriksaaan dan pengawasannya harus makin ditingkatkan,” ujarnya.

Satgas Provinsi menurut Sekda Dewa Indra, ingin melihat langsung sekaligus menyelaraskan kembali SOP penanganan dan pengawasan pendatang di pelabuhan yang menghubungkan Bali dengan Pulau Jawa tersebut. “Saya tahu Bapak Bupati (Jembrana, red) beserta jajaran sudah berupaya keras untuk melakukan pengawasan pendatang terkait penanganan Covid-19 disini, dan setelah kita lihat penanganannya secara langsung sudah ada garansi bahwa mereka yang masuk ke Bali ini sudah benar-benar clear dan betul-betul sehat,” tegasnya lagi.

Sekda Dewa Indra juga meyakinkan bahwa semua orang yang melewati pelabuhan Gilimanuk wajib dites suhu tubuhnya dan jika diatas normal maka akan langsung diisolasi di ruangan khusus oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk selanjutnya akan menjalani rapid test. Begitu pun dengan pendatang yang berasal dari daerah terjangkit seperti Jakarta atau Jawa Barat, akan langsung diarahkan untuk melakukan rapid test.

“Meskipun secara regulasi atau prosedur tidak diwajibkan namun rapid test kepada mereka yang beresiko adalah kebijakan dari satgas untuk menekan penyebaran,” jelas Sekda Dewa Indra sembari menyatakan akan terus memasok alat untuk rapid test ke pintu-pintu masuk ke Pulau Bali.

Sekda Dewa Indra juga menyatakan dirinya datang langsung sekaligus untuk memberikan dukungan moril kepada para petugas yang bekerja keras secara bergiliran selama 24 jam penuh, untuk menyeleksi warga masyarakat yang masuk ke Bali melalui pelabuhan.

“Petugas yang bekerja di lapangan tentu lelah dan semoga kehadiran satgas provinsi bisa memompa semangat, memberikan dukungan kepada mereka yang bertugas,” harap birokrat asal Pemaron, Buleleng ini.

Meskipun telah menerapkan SOP yang ketat, Sekda Dewa Indra yang juga didampingi Bupati Jembrana Putu Artha serta Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, juga mengevaluasi keadaan petugas di lapangan yang masih butuh dukungan masker dan alat untuk rapid test.

Pada saat yang sama diserahkan pula bantuan dari Satgas Provinsi yakni 1000 buah masker serta poster panduan mencuci tangan kepada Bupati Jembrana, yang selanjutnya diserahkan kepada petugas di pelaabuhan Gilimanuk. “Selain itu, Satgas juga akan menambah perangkat cuci tangan portable dan akan kita serahkan segera agar bisa secepatnya dipergunakan,” tegasnya. 

Di sisi lain, salah seorang petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Gilimanuk Yeti Sugiarti menjelaskan protap penerimaan pendatang yang harus menjalani pengecekan suhu serta wawancara terkait daerah asal dan tujuan ke Bali. Selain itu, bagi kendaraan petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan. “Kalau ada penumpang suhu tubuhnya tinggi, akan segera diarahkan ke ruang isolasi,” jelasnya.

Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya Gubernur Bali  melalui Surat Nomor : 551/2500/Dishub tanggal 29 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI telah memohonkan berbagai langkah dan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 ke Bali.

Poinnya antara lain melakukan seleksi ketat terhadap penumpang yang akan menyeberang ke Bali, hanya mengijinkan penyeberangan bagi penumpang atau kendaraan dengan kepentingan logistik, kesehatan, keamanan dan tugas resmi pemerintah serta keperluan perorangan yang bersifat mendesak.

Melakukan pembatasan operasi pelabuhan dan mengurangi frekuensi penyeberangan serta menugaskan Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan untuk membentuk posko terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan.

Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat langsung merespon Surat dari Gubernur Bali dengan  mengeluarkan Surat Nomor : AP.005/3/4/DRJD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang menegaskan  penutupan/pembatasan operasional angkutan penyeberangan, seyogyanya tidak mengganggu operasional kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan bermuatan logistik atau barang kebutuhan pokok, obat-obatan dan petugas dengan tentu berpedoman pada protokol penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dari Instansi berwenang. Surat ini juga memerintahkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna tersedianya transportasi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kesehatan petugas dan pengguna jasa.     (git)