Gubernur Koster: Sejumlah Negara Menutup Bandaranya, Otomatis Tak Ada Penerbangan ke Bali

Gubernur Bali Wayan Koster (FOTO: ist)

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, untuk menutup Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali atau pelabuhan, Pemprov Bali harus mengikuti arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebab, menutup semua akses itu merupakan kebijakan lockdown, yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat.

“Kami tidak melakukan itu (menutup akses ke Bali), karena bukan kewenangan kami. Yang kami lakukan pembatasan terhadap warga ke luar dari rumah atau mengikuti kegiatan yang dihadiri banyak orang,” ucap Gubernur Wayan Koster saat wawancara dengan TVRI Pusat, Sabtu (28/3/2020).

Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengatakan, karena lockdown merupakan kebijakan Pusat, maka Pemprov Bali belum melakukan penutupan bandara untuk membatasi masuknya turis asing ke Bali.

Namun, lanjut Gubernur Koster, sejumlah negara telah menempuh kebijakan dengan menutup bandaranya masing-masing sehingga otomatis tidak ada penerbangan ke Indonesia atau Bali dari negara-negara tesebut.

Dijelaskan Gubernur Koster, mencegah penyebaran penularan Covid-19, Pemprov Bali menempuh berbagai kebijakan salah satunya melalui imbauan agar masyarakat tetap di rumah dan membatasi atau menunda perjalanan dari dan ke luar Bali. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya meminimalisir interaksi antarindividu maupun kelompok masyarakat yang berisiko penyebaran Covid-19.

Terkait dengan kesiapan RS penanganan pasien Covid-19, Gubernur menjelaskan bahwa di Bali secara akumulatif jumlah PDP saat ini sebanyak 130 orang. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan negatif Covid-19 sebanyak 87 orang sudah ke luar, balik ke rumah dinyatakan sehat. Jumlah pasien positif Covid-19 ada 9 orang terdiri dari 4 WNA dan 5 WNI. Selain itu masih ada 38 orang yang dirawat di RS, baik di Sanglah maupun 10 RS pemerintah yang tersebar di kabupaten/kota.

“Kami masih memiliki ketersediiaan ruang isolasi yang memadai sekiranya ada tambahan pasien positif. Sejalan dengan itu, mendengar masukan dari berbagai pihak, kami telah menyiapkan RS PTN Udayana sebagai pusat isolasi pasien Covid-19 maupun pusat pencegahan. RS PTN Udayana akan difungsikan tanggal 7 April,  sekarang masih dalam persiapan,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika sudah siap, maka RS daerah lainnya yang saat ini merawat pasien Covid-19 akan dihentikan supaya penyebarannya bisa dilokalisir, tidak menyebar ke berbagai daerah. Dengan demikian pengelolaan Covid-19 di Bali dilokalisir yang hanya dipusatkan di RS PTN Udayana.

Berkaitan fasilitas yang dibutuhkan tekait penanganan Covid-19, Pemprov Bali, kata Koster telah mendapat bantuan dari pusat berupa APD, yaitu 4000 unit, kiriman rapid  test kit sebanyak 3.800 unit. Itu baru tahap 1, akan dikirim lagi  pada tahap berikutnya. Alat-alat tersebut sudah langsung didistribusikan melalui Satgas kepada RS rujukan yang melaksanakan penanganan Covid-19.

“Rapid test sudah mulai dilakukan kemarin, diprioritaskan bagi tenaga medis yang bertugas di RS rujukan untuk  memastikan para tenaga medis ini betul-betul sehat. Kami juga priortaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari berbagai negara. PMI yang dikarantina sudah menjalani rapid test, hasilnya negatif dan mereka diberi surat keterangan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk selanjutnya melakukan isolasi mandiri,” katanya.

Gubernur juga menjelaskan terkait penutupan destinasi wisata dan Pemprov Bali sudah bersurat kepada bupati/walikota se-Bali pada tanggal 23 Maret 2020 agar menutup objek wista di wilayahnya masing masing. Bupati/walikota telah mengikuti kebijakan itu sehingga  destinasi wisata yang besar sudah tutup semuanya. (ari)