Sosialisasi Saber Pungli yang Diinisiasi Tim UPP, Ada Tujuh Area Rawan Pungli

Tim UPP Provinsi Bali bersinergi dengan UPP Kabupaten/kota se-Bali, menginisiasi pelaksanakan sosialisasi Saber Pungli, di Ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, Kamis (12/3/2020).

Badung, PERSPECTIVESNEWS  Tim Unit Pemberantasan Pungutan liar (UPP) Provinsi Bali bersinergi dengan UPP Kabupaten/kota se-Bali, menginisiasi pelaksanakan sosialisasi Saber Pungli, di Ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, Kamis (12/3/2020) pagi.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada mengatakan, Tim Saber Pungli ada untuk pencegahan terjadinya pungli, dengan dasar hukum Instruksi Mendagri hingga Keputusan Gubernur. Hal ini sesuai arahan Presiden bahwa pemberantasan korupsi yang didalamnya termasuk pungli, jadi prioritas utama.

“Pungli adalah pungutan di tempat yang sebenarnya tidak ada biaya dan tidak sesuai ketentuan, atau pungutan tanpa dasar hukum. Pungli merusak sendi masyarakat dan negara. Ada tujuh (7) area yang rawan pungli, yakni perijinan, bansos dan hibah, kegiatan fiktif, jual beli jabatan, pendidikan, dana desa, serta pengadaan barang dan jasa,” ungkap Sugiada. 

Ditambahkan, UPP ada sebagai upaya pencegahan, sedangkan tindakan lanjutan akan menjadi ranah Kepolisian dan Kejaksaan.

Sementara itu, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat I GAK Kartika Jaya Seputra mengungkapkan,  penting dipahami desa adat di Bali bahwa sekarang ada landasan hukum lewat Perda. Pemprov ingin menguatkan kembali desa adat, menjadikannya sebagai subyek hukum hingga kucuran dana termasuk kepada 122 desa adat di Badung. 

“Desa adat kita, diakui negara lewat UUD 1945 pasal 18 B yang mengakui kesatuan hukum adat beserta hak-haknya, dikuatkan Perda No. 4/2019. Sudah otonom, sebenarnya ada wilayah, struktur pmerintahan, krama, harta, dll. Desa adat berhak mengatur rumah tangganya, namun tetap sesuai peraturan perundangan,” sebutnya.

Desa adat, mohon diperhatikan kewenangan dan tugasnya. Jangan malah sewenang-wenang mencampur aduk kewenngan, mana yang patut dan tidak. Pasal 24 dan 25 di perda no 4 2019 wajib dbaca dan dipahami. Kalau tidak akan ada kecenderungan sewenang-wenang.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan, kegiatan ini agar bisa dimengerti dan dijalankan oleh para perangkat desa, prajuru dan pihak lain yang terkait. Pemkab Badung memperoleh tuntunan dalam menyikapi pungli. Kepada pemerintah dan prajuru desa agar tidak melakukan pelanggaran pungli. 

“Masih banyak yang belum paham benar tentang apa yang disebut pungli. Sering didengar, namun masih banyak yang belum mengerti secara utuh, apalagi para prajuru kita di desa-desa. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan baik, kepada para klian, perangkat desa yang sudah mengabdi di masyarakat, ngayah, sama sekali tidak ada niatan untuk melawan hukum. Adanya pelanggaran murni karena belum ada pengertian yang baik. Kita mengutamakan pencegahan dan pembinaan,” jelasnya.   (zil)