Gubernur Bali Serahkan LKPD: “Harapan Kami Opini WTP Berkualitas”

Gubernur Koster didampingi Sekda Dewa Indra menyampaikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS– Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali  menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Pada acara tersebut Gubernur Koster berharap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berkualitas.

Penyampaian LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 berlangsung di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (11/3/2020). 

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa atas hasil LKPD Provinsi  Bali Tahun Anggaran 2019, telah melakukan upaya perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga harapannya opini WTP yang berkualitas dapat diraih kembali.

Gubernur Koster menegaskan, opini WTP atas laporan keuangan bukan merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan proses dari tahapan tertentu untuk mencapai suatu akuntabilitas dari seluruh proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

“Opini WTP merupakan ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing entitas sehingga dengan opini inilah akan dapat mengukur proses akuntabilitas di suatu entitas tertentu,” sebutnya.

Untuk itu, Gubernur Koster meminta  kepada para kepala OPD agar meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta tetap berpijak pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggung-jawaban laporan keuangan. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto Bali menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Gubernur Bali beserta jajarannya yang telah menyerahkan LKPD lebih cepat 20 hari dari batas waktu akhir Maret 2020. 

Dikatakan, laporan keuangan yang diterima BPK telah dilakukan review sebelumnya oleh Inspektorat sehingga diharapkan tidak menemui banyak masalah. 

Dalam penyampaian hasil pemeriksaan keuangan nantinya, BPK tidak hanya akan menyampaikan informasi terkait laporan keuangan dan kepatuhan kepada peraturan yang ada namun juga akan menambahkan terkait informasi perkembangan ekonomi makro serta  kinerja anggaran/kinerja keuangan. 

Dalam waktu 60 hari atau sekitar pertengahan Mei 2020, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan yang akan disampaikan di DPRD Provinsi Bali. Ke depan Sri Hariyoso berharap kerjasama serta komunikasi yang baik tetap terjalin sehingga BPK akan bisa bekerja lebih objektif dan mempercepat jalannya pemeriksaan.    (git)