Ketua TP PKK Provinsi Bali Jadi Narsum di FGD ‘Penekanan Kasus KDRT’

Foto bersama Ny. Putri Koster dengan peserta FGD terkait KDRT.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Upaya Penekanan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bertempat di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/3/2020). 

Dalam kesempatan tersebut Putri Koster membawakan materi ‘Peran Keluarga dalam Kasus KDRT’.  Menurut Putri Koster, faktor dominan penyebab KDRT bersifat kolektif atau multy factors. Oleh karena itu solusi yang diperlukan juga terdiri dari banyak faktor dan perlu melibatkan banyak pihak misalnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, kedewasaan calon pengantin, kesiapan ekonomi, pengetahuan masing-masing pasangan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, budaya dan lain-lain.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejadian yang merusak sendi-sendi utama ketahanan keluarga dengan korban terbanyak perempuan dan anak. Dampaknya pun juga akan terbawa dalam siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun sulit pencegahan KDRT bisa dimulai dari keluarga itu sendiri,” ujar Putri Koster. 

KDRT, lanjut Putri Koster, menyerupai lingkaran sebab akibat yang kompleks dan rumit namun memiliki dampak yang cukup signifikan pada anak. “Anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami KDRT cenderung akan meniru ketika mereka dewasa. Anak perempuan yang melihat ibunya dipukul ayahnya dan ibunya diam saja, tidak melapor atau melawan, maka anaknya cenderung melakukan hal yang sama ketika dalam berumah tangga ia mengalami KDRT,” ungkapnya. 

Ditambahkan Putri Koster, perlu menjadi perhatian bahwa untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan membutuhkan upaya yang serius di bidang hukum dan budaya. Produk hukum terkait pengaturan tata kelola dan penggunaan internet harus memasukkan dimensi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bukan semata-mata hanya dalam konteks pornografi.

“Kasus KDRT yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi, kini menjadi urusan publik yang nyata dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” sambungnya.

Acara yang diinisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali tersebut menghadirkan 3 narasumber lainnya, diantaranya adalah psikiater senior Prof. Luh Ketut Suryani yang menyajikan materi terkait “Membina Keluarga Bahagia” tinjauan psikiatri, anggota Polda Bali Sang Ayu Saparini dengan materi “Perlindungan Hukum terhadap Kasus KDRT dan Ketua Bali Sruti Dr. Luh Ketut Reniti dengan materi “Menghapus KDRT di Masyarakat”. 

Hadir pula Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra.    (git)