Tahun 2020, BI Provinsi Bali Harapkan 100 Ribu Merchant di Bali sudah Berlakukan QRIS

Talkshow "QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro" di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Kamis (27/2/2020).

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berharap tahun 2020 sebanyak 100 ribu merchant sudah memberlakukan QRIS (Quick Response [QR] Code Indonesian Standard). Saat ini jumlahnya 63 ribu merchant yang sudah berlakukan QRIS.

“Saat ini jumlah merchant yang sudah berlakukan QRIS sebanyak 63 ribu. Kami harapkan tahun 2020 ini jumlahnya bisa 100 ribu merchant. Posisi Bali berada di nomor 7 dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkap
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho usai menghadiri talkshow “QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro” di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Kamis (27/2/2020).

Meski begitu, Trisno Nugroho cukup puas dengan posisi Bali. Diharapkan pencapaian yang sangat bagus itu bisa ditingkatkan lagi. Bali masih terkalahkan oleh Jawa karena di pulau itu cukup banyak terdapat UMKM dan juga penduduknya.

“Saya mengharapkan Bali minimal bisa berada di posisi setelah Jawa dan bisa mengalahkan Sumatera Selatan, Sumatra Utara dan Makassar,” ujarnya.

Upaya BI agar masyarakat bisa mengetahui QRIS ini adalah mewajibkan seluruh UMKM yang memiliki acara dapat menggunakan QRIS, dan mensosialisasikannya melalui PJSP yang ada di Bali. Selain UMKM, perguruan tinggi di Bali juga diwajibkan untuk menggunakan QRIS.

Untuk itu BI bersama Pemkot Denpasar akan berusaha untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran QRIS. “Kita berkolaborasi dengan Pemkot Denpasar sebagai salah satu pembuat penetrasi QRIS untuk meng-QRIS-kan Denpasar,” harapnya.

Sosialisasi lebih ditujukan kepada ibu – ibu, karena menurutnya merekakah yang mengatur semua kebutuhan di rumah tangga. “Seperti belanja, bayar kartu kredit segala macem itu ya ibu-ibu,” ucapnya. Setelah Denpasar, sosialisasi QRIS dilanjutkan ke Kabupaten Buleleng dan Badung. Kondisi posisi terakhir data penetrasi QRIS Indonesia sudah mencapai 2,8juta,” tambah Trisno.

Bahkan dalam waktu dekat, sekitar 150 koperasi dan 1.300 LPD di Bali juga akan menggunakan QRIS. Termasuk Pemerintah Kota Denpasar akan memanfaatkan QRIS untuk pembayaran berbagai perizinan oleh masyarakat.

“BI Bali selama ini juga telah menjadi contoh atau model bagaimana mengkampanyekan QRIS kepada masyarakat dan kami harapkan terus bisa bertambah. Bali sering menjadi contoh dalam rapat-rapat di kantor pusat.,” ujarnya sembari mengatakan Bali saat ini berada pada peringkat ketujuh secara nasional (di luar Pulau Jawa) dengan penggunaan QRIS yang terbanyak.

Filianingsih Hendarta selaku Asisten Gubernur Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran mengatakan QRIS merupakan standar pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara pembayaran, dengan menggunakan “handphone” oleh bank atau bukan bank.

QRIS menjadi satu-satunya QR code untuk seluruh pembayaran di Indonesia. QRIS secara nasional resmi diimplementasikan per 1 Januari 2020, sehingga pelaku UKM sudah dapat menerima model pembayaran secara nontunai dan berbagai jenis manfaatnya,” katanya.

“Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk koperasi, yang tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha dimanapun dan siapapun dia, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku usaha tersebut berada,” ujar Filianingsih.

Dalam acara “talkshow” tersebut juga menghadirkan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai pembicara selain anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya.    (ari)