Penutupan Sidang Paripurna ke-4 DPRD Kota Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Tiga Raperda Menjadi Perda

Wawali Kota Denpasar Jaya Negara saat menerima dokumen Ranperda yang disetujui jadi Perda dari DPRD Kota Denpasar.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS– Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui pengesahan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketiga Ranperda tersebut terdiri atas Ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Hal tersebut terungkap saat penutupan Sidang Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (21/2/2020).

Sidang yang mengagendakan pandangan umum fraksi ini  dihadiri Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Forkompinda Kota Denpasar, serta OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Sidang diawali dengan penyampaian pemandangan umum akhir fraksi  yang diawali Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan I Ketut Sudana. Fraksi Partai Gerindra secara umum dapat menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut. Hal ini mengingat keberadaannya sangat penting untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, utamanya dalam mensosialiasaikan pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah serta masyarakat.  

Sebagai pembicara kedua, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum akhir yang dibacakan Putu Metta Dewinta Wandy juga menerima dan menyetujui penetapan tiga Raperda tersebut menjadi Perda. Diharapkan dari penetapan tersebut pelaksanaan pembangunan dititikberatkan pada kesetaraan gender dalam setiap tahapan pembangunan di Kota Denpasar.

Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan I Made Sukarmana juga menerima dan menyetujui usulan ketiga Raperda menjadi Perda. Secara umum hal ini guna memberikan acuan yang jelas serta mendukung pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Selain itu pemilihan kepala lingkungan diharapkan tetap mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kearifan lokal di daerah.

Fraksi Partai PDIP yang dibacakan I Nyoman Tananjaya Asmara Putra yang juga menyetujui ketiga Raperda menjadi Perda tersebut. Setelah ditetapkannya Perda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.  Selain itu selalu memperhatikan kesetaraan gender dan keadilan gender di seluruh proses pembangunan di Kota Denpasar. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan guna menjalankan tugasnya sebagai pelaksana otonomi daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Nasdem dan PSI lewat juru bicaranya yang kali ini dibacakan I Made Yogi Arya Dwi Putra  juga sependapat untuk menerima dan menyetujui ketiga Ranperda tersebut. Sehingga diharapkan penetapan ini mampu memberikan dukungan terhadap penetapan skala prioritas pembangunan, keterbukaan hukum, kesetaraan gender serta kegiatan yang mampu memberikan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar kompak memberikan apresiasi terhadap capaian dan prestasi yang berhasil ditorehkan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar juga mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat sedharma.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara yang membacakan  sambutan Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya hingga saat ini. Kerjasama yang didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang sudah terbangun ini dapat mewujudkan suasana kondusif untuk mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk bahu membahu dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar. Sehingga dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan maksimal menuju kesejahteraan rakyat.

Jaya Negara menambahkan, mengingat dalam keputusan dewan serta pendapat akhir fraksi masih ada catatan, komentar, usul atau saran yang konstruktif, maka hal tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti sesuai urgensi dan aspek kemanfaatannya. “Akan kami tindaklanjuti serta akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan program kerja berikutnya,” tutup Jaya Negara.    (git)