September 2020, Bali Tuan Rumah KTT Internasional Para CEO Jaminan Sosial

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat menjadi pembicara pada seminar internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 19 Februari 2020.

Kuala Lumpur, PERSPECTIVESNEWS– Pada 22-24 September 2020 mendatang, Bali menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial sedunia

The 1st International Conference on Management of Social Security itu merupakan forum 3 tahun sekali yang tahun ini diadakan di Bali.

Pertemuan nanti, salah satunya akan membahas antisipasi perubahan yang terjadi di dunia dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan dari Kuala Lumpur, forum tersebut untuk berbagi pengalaman dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola data jaminan sosial.

“Tentu saja, kami siap menjalankan kepercayaan ini dan akan mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya,” kata Fachmi usai jadi pembicara pada seminar internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 19 Februari 2020.

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS selalu meningkat setiap tahunnya. Indonesia saat ini masuk dalam era digitalisasi dengan peningkatan sangat cepat.

Digitalisasi, ujarnya, membuka peluang lapangan kerja baru di luar hubungan pekerjaan yang standar dan umum seperti, e-commerce, e-transportation, dan online SMEs.

“Era digitalisasi seperti pisau bermata dua, apabila tidak diantisipasi dengan hati-hati. Salah satu tantangan terbesar Program JKN-KIS adalah mengelola sektor informal,” kata Fachmi.

Ia menambahkan, saat ini pemanfaatan teknologi dilakukan dalam pengelolaan sektor informal agar peserta rutin membayar iuran, dengan membuka akses digitalisasi melalui pembayaran berbasis online.

“Lebih dari 700 ribu payment poin online banking telah dibangun, pemanfaatan e-commerce, e-wallet,” jelas Fachmi.

“Digitalisasi nyatanya juga menawarkan peluang simplifikasi dan efisiensi dalam bisnis proses penyelenggaraan Program JKN-KIS,” demikian Fahmi. (ari)