Pemkot Denpasar-Perumda-Perbekel Kerja Sama dengan Kejari Denpasar

Wakil Walikota IGN Jaya Negara dan Kajari Denpasar Luhur Istighfar

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS Pemerintah Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Kota Denpasar serta Perbekel se-Kota Denpasar menandantangani kesepakatan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, yang dilaksanakan di Ruang Mahottama Graha Sewaka Dharma Denpasar, Rabu (12/2/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Forkopimda Kota Denpasar, Kajari Denpasar, Luhur Istiqhfar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, seluruh Kepala OPD  serta Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar.

Kajari Denpasar Luhur Istiqhfar menjelaskan palaksaan kerja sama ini merupakan pengamalan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah.

Menurutnya, alasan mendasar yang menyebabkan kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yakni masih banyaknya aktivitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat memungkinkan bersentuhan dengan hukum perdata dan tata usaha negara.

“Instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat memungkinkan adanya aktivitas yang bersinggungan dengan hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut kerja sama ini dapat menjalankan salah satu tugasnya yakni memberi pendampingan hukum,” paparnya.

Wakil Walikota IGN Jaya Negara turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama atau kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara ini.

Dimana, dengan adanya kesepakatan bersama ini artinya seluruh OPD dan Perusahan Daerah di lingkungan Pemkot Denpasar secara umum telah mendapatkan pendampingan hukum dari Kejari Denpasar.

Jaya Negara mengajak momentum ini hendaknya dimanfaatkan sebagai upaya berkoordinasi dan berkolaborasi untuk dapat memperkecil celah pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Sehingga upaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan.

“Kalau di OPD sebelumnya telah melaksanakan kerja sama dengan Kejari Denpasar, dan kini dilanjutkan dengan Perusahan Daerah serta Perbekel se-Kota Denpasar, sehingga pemahaman terkait kinerja dan hukum akan menjadi harapan sehingga dapat lebih baik dan maksimal,” ujar Jaya Negara.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang dilakukan Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kajari Denpasar, Luhur Istighfar,Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara,  Dandim 1611 Badung, Kol.Inf. Puguh Binawanto, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Ruddi Setiawan, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Dr. Sobandi, Ketua Ombudsman RI, Umar Ibnu Alkhatab, Kepala BPN Denpasar, Sudarman Harjasaputra, Kepala BPS Kota Denpasar, Eman Sulaeman, serta Kepala KPPN Denpasar, Sri Martini. (ari)