Tiga Ranperda yang Diajukan Gubernur Koster Terkait Visi Pembangunan Provinsi Bali

Gubernur Bali dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/2/2020)

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS-  Gubernur Bali Wayan Koster, memberikan penjelasan terkait tiga ranperda dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/2/2020). Ranperda yang diajukan gubernur tersebut terkait visi pembangunan Provinsi Bali.  

Ketiga ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Menurut Gubernur Koster, konteks pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan pelaksanaan visi pembangunan Provinsi Bali tersebut, tercantum dalam rancangan pembangunan jangka menengah semesta berencana tahun 2018-2023 yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

“Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan krama Bali yang bahagia sekala niskala, menata secara fundamental dan komrpehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan sesuai dengan visi Pemprov. Bali,” ujar Gubernur Koster.

Dikatakan, berbagai Perda dan Pergub telah disusun sebagai cara untuk mencapai visi tersebut, baik yang telah diundangkan maupun dalam proses finalisasi.

Gubernur Koster mengharapkan pimpinan dan anggota dewan, punya persepsi yang sama dalam konteks implementasi visi pembangunan daerah Bali. “Produk hukum yang dibuat tidaklah berdiri sendiri, bukan regulasi parsial tapi regulasi menyeluruh, kait-mengkait secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kethi Loka Bali. Apa yang sudah dan akan dijalankan merupakan bagian dari kerangka hukum dan visi pembangunan Bali,” imbuhnya.

Disebutkan, Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, ada 12 bab dan 74 pasal. Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali ada 15 bab dan 41 pasal dan Ranperda Penyenggaraan Kesehatan ada 18 bab dan 19 pasal. 

Ranperda Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian dari pengaturan terkait Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dengan beberapa dimensi baru yang diatur yakni budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan, budaya sebagai produk atau karya seni, dan budaya sebagai suatu industri berbasis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Lebih dari itu, menjadikan budaya sebagai hulu pembangunan, mainstream pembangunan di Bali. Untuk pertama kalinya ada daerah dimana budaya dijadikan arah mainstream pembangunan. Ini belum ada di Indonesia. 

“Ini soal serius, karena kita ingin membangun suatu peradaban karena dalam sejarahnya Bali adalah peradabannya dunia, suatu pusat peradaban dunia, berdasarkan sejarah dan hasil riset. Bali disebut sebagai Padma Bhuwana. Kita akan bangkitkan kembali taksu/aura Bali betul-betul hidup kembali. Punya kekuatan untuk menarik kekaguman orang luar untuk datang ke Bali,” sambung Gubernur Koster.             

Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Bali, terkait berbagai masalah kepariwisataan mulai dari sampah sampai tata kelola kepariwisataan yang kurang beres.  Terkait 10 destinasi Baru yang dicanangkan, Bali masih lebih unggul karena Bali punya kelebihan yang tidak dimiliki daerah lain.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan mengatur RS pemerintah, kabupaten hingga swasta. Ada tenaga medis, sarana dan prasarana akan kita integrasikan dalam satu sistem yang dinamakan layanan  kesehatan berbasis kecamatan dengan dilengkapi aplikasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan dukungan untuk gubernur dan yakin untuk ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan oleh anggota dewan selama 1,5 bulan.   (ari)