BI Gencarkan Penertiban Money Changer Ilegal di Bali, Tercatat 628 Kantor KUPVA di Bali

Agus Sistyo W.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS– Praktik money changer tak berizin (illegal) seringkali merugikan masyarakat khususnya wisatawan. Tak jarang memunculkan berbagai kasus terkait kerugian yang ditimbulkan. Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) menggencarkan upaya penertiban  keberadaan money cnager illegal ini di Bali.

BI sangat menyadari bahwa pariwisata merupakan penyumbang utama perekonomian di Bali. Bank Indonesia senantiasa mendukung upaya-upaya untuk menjaga pariwisata di Bali. Untuk menertibkan praktik-praktik seperti itu, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) secara off site maupun secara on site (pemeriksaan Iangsung).

Kepala Divisi SP PUR, Layanan Administrasi KPwBI Provinsi Bali Agus Sistyo W. mengatakan, pemeriksaan mencakup kegiatan penertiban KUPVA tidak berizin dengan menggandeng Ditreskrimsus Polda Bali, Polres, Satpol PP dan Desa Adat.

“Ini mendukung upaya-upaya untuk menjaga pariwisata Bali, pariwisata merupakan penyumbang utama perekonomian di Bali,” kata Agus, Senin, 20 Januari 2020.

Sepanjang tahun 2019, tercatat jumlah transaksi pembelian valuta asing oleh money changer sebesar Rp 17,47 trilyun dan transaksi penjualan valuta asing sebesar Rp18,03 triliun. Transaksi yang terjadi didominasi oleh mata uang USD dan AUD.

Jumlah money changer yang beroperasi di Bali hingga 15 Januari 2020 sebanyak 628 kantor. Terdiri dari 126 kantor pusat dan 502 kantor cabang. Sebaran wilayah usahanya mayoritas berada di Kabupaten Badung yang mengelola spot-spot wisata terkenal di Bali. “Ada 385 kantor KUPVA BB yang beroperasi di Badung,” ujarnya.

Agus menambahkan, penertiban yang dilakukan BI yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran leaflet ciri-ciri KUPVA berizin, leaflet modus penipuan KUPVA BB di Bali, maupun menghimbau masyarakat untuk mengenali money changer berijin melalui pendistribusian standing banner di masing-masing tempat penukaran valas resmi.

“Koordinasi terus kami lakukan dengan Kepolisian Daerah Bali, Satpol PP dan Desa Adat. Koordinasi ini dalam rangka kegiatan penertiban gabungan yang diadakan sewaktu-waktu,” ujarnya.

Ciri Money Changer Resmi

Agus menjelaskan, money changer berizin bisa dikenali dengan ciri-ciri:  adanya tulisan Authorized Money Changer dan nama PT penyelenggara, memasang nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KpmlU), memasang sertifikat izin usaha kantor pusat dan kantor cabang money changer atau KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Memasang logo KUPVA BB berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan dilengkapi QRCode.

Selain itu, BI melarang money changer berijin melakukan transaksi dengan yang tak berizin.

“Untuk penertiban KUPVA BB tak berijin, BI memberikan kemudahan proses perizinan antara Iain, memberikan konsultasi. Proses pengeluaran ijin KUPVA tidak dipungut biaya,” jelas Agus.    (ari)