Ketua TI Bali Hasil Musprovlub Siap Melakukan Perlawanan

0
743
I Gede Bimantara Putra (FOTO: Ist)

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali hasil Musprovlub, I Gede Bimantara Putra, SH menyatakan, tindakan I Ketut Sugiartha selaku Plh. Ketum Pengprov TI Bali membekukan Pengkab-Pengkab TI di Bali yang melakukan Musprovlub, adalah sebuah tindakan yang absurd.

Bimantara menjelaskan, dengan adanya Musprovlub TI Bali, maka tugas seorang Plh sudah berakhir  dan digantikan oleh ketum terpilih hasil Musprovlub. 

“Bila ada surat dari  PBTI kepada Plh yang menyatakan bahwa Musprovlub kami dianggap tidak sah, itu merupakan perbedaan pandangan dan interpretasi antara kami dan PBTI terhadap isi AD/ART. Mengenai perbedaan pandangan ini, tentu harus diuji kebenarannya melalui lembaga peradilan baik melalui BAORI ataupun Pengadilan Umum sesuai dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional ataupun UU lain yang berlaku. Intinya kami siap melakukan perlawanan,” katanya Minggu (19/1/2020).

Lelaki yang berprofesi sebagai pengacara ini menjelaskan bahwa dalam AD/ART Taekwondo Indonesia tidak ada pasal menjelaskan bahwa sahnya sebuah Musyawarah Provinsi harus dihadiri oleh unsur PBTI.

Dalam AD/ART Taekwondo Indonesia, lanjut dia, hanya menjelaskan bahwa Musprovlub diusulkan oleh 2/3 pemilik suara yang terdiri dari  PB, Pengprov dan Pengkab-pengkab.

Ada tujuh Pengkab atau lebih dari 2/3 yang menginginkan terlaksananya Musprovlub dan sudah mengirimkan surat  undangan kepada PBTI, sehingga ketidakhadiran  PBTI dianggap  karena tidak mau menggunakan hak suaranya sama halnya dengan dua pengkab yaitu Badung dan Buleleng yang tidak hadir.

“Apakah peserta yang tidak menggunakan hak suara bisa menentukan sah tidaknya sebuah musprov?  Saat ini kami sedang menyusun materi hukum untuk persoalan ini, dan segera akan kita lihat unsurnya apakah  perdata, sengketa olahraga atau pidana, semuanya masih digodok oleh tim hukum dan etika Pengprov TI Bali. Yang jelas Pengprov TI Bali di bawah kepemimpinan saya masih solid dan berdaulat dengan dojang-dojang yang ada di bawahnya,” ujar Bimantara. Dia mengatakan pihaknya tetap mengajukan permohonan rekomendasi ke KONI Bali untuk nantinya dimohonkan SK kepengurusan ke PBTI.(rup)