Pemkab Buleleng Aktifkan Kembali Seratus Ribu Lebih Penerima KIS-PBI

0
73
Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka (kiri) saat rapat kerja dengan DPRD Buleleng bahas penonaktifan ribuan peserta KIS-PBI Buleleng.

Buleleng, PERSPECTIVESNEWS Sebanyak 134.691 jiwa pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) di Kabupaten Buleleng Bali bernafas lega setelah pemerintah setempat mengaktifkan kembali kartunya yang sempat diblokir.

Diaktifkannya kembali KIS-PBI mereka setelah DPRD Buleleng mengeluarkan rekomendasi usai rapat bersama eksekutif dan Komisi IV DPRD Bali di Gedung DPRD Buleleng pada Senin (6/1/2020).

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, Dewan Buleleng memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Buleleng yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI daerah.

Politisi yang biasa dipanggil Supit ini menyampaikan hal itu usai rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah yang dihadiri Sekda Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buleleng.

“Kenaikan iuran JKN ini jangan sampai membebani masyarakat, biar kita yang berusaha mencarikan jalan keluarnya,”kata Supit.

Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres No. 82 Tahun 2018  mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, tentang perubahan besaran iuran penerima PBI daerah naik hingga 100 persen. Kondisi itu membuat  Pemkab Buleleng kelabakan akibat kekurangan anggaran guna menutupi seluruh peserta JKN yang terdaftar sebagai penerima PBI daerah.

“Kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan adendum perjanjian kerja sama dengan BPJS. Anggaran sebesar Rp 97 miliar dari anggaran induk APBD tahun 2020 dimanfaatkan untuk mengkaver seluruh penerima PBI ABPD selama 7 bulan,” kata Supit dan menambahkan sisanya 5 bulan akan diupayakan menggunakan pos lain pada anggaran perubahan 2020.

 Sementara Sekda Kabupaten Buleleng, Dewa Puspaka mengatakan, Pemkab Buleleng berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Anggaran sebesar Rp 97 miliar telah dipasang bersama dengan dana sharing dari provinsi untuk menjangkau seluruh peserta PBI berdasarkan data.

“Pada saat buat anggaran  iuran sebesar  Rp 23 ribu. Dan ada regulasi baru iurannya naik menjadi Rp 42 ribu. Jadi, ada kekurangan sebesar Rp 62 miliar. Jika sharing dengan provinsi, kabupaten harus menyiapkan Rp 30 miliar,” jelasnya.

Kebutuhan dana untuk membayarkan 317.244 peserta PBI sebesar Rp 159 miliar lebih. Dana itu sharing dengan provinsi Rp 81 miliar lebih dan Kabupaten Rp 78 miliar lebih. Saat ini baru ada Rp 97 miliar dan kekurangan sebesar Rp 62 miliar. Dan  Kabupaten Buleleng mesti siapkan anggaran Rp 30 miliar lebih.

“Solusinya kita  aktifkan dulu yang sempat terblokir. Namun Rp 97 miliar itu hanya cukup untuk tujuh bulan. Sehingga kita akan rancang perubahan adendum kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sisanya Rp 30 miliar lebih akan dipikirkan di anggaran perubahan,” kata Puspaka.(red)