Dewan Segera Bahas soal Penonaktifan Ribuan Pemegang BPJS di Buleleng

0
54
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna saat turun ke RSUD Buleleng. (FOTO: ist)

Singaraja, PERSPECTIVESNEWS DPRD Buleleng segera membahas masalah penonaktifan ratusan ribu pemegang kartu BPJS Kesehatan Kelas III, bersama pihak terkait.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna saat turun langsung ke  RSUD Buleleng, mengatakan dirinya mendengar keluhan pasien RSUD Buleleng yang menggunakan fasilitas Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tidak bisa digunakan berobat.

“Ini akibat tarif iuran BPJS Kesehatan naik. Jadi anggaran pemerintah tidak mampu mengaver keseluruhan peserta karena berkurang sebanyak Rp 35 miliar. Kita akan bahas nanti untuk mendapatkan solusinya,” kata pria yang akrab disapa Supit ini.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial setempat telah menonaktifkan sebanyak 134.691 jiwa dari total 317.244 jiwa pemegang KIS lantaran anggaran Pemkab Buleleng tahun 2020 tak mampu  mengaver sebanyak 317.244 jiwa setelah  iuran PBI naik sebesar Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu. Dengan demikian, warga miskin yang terakomodasi hanya sebanyak  182.553 jiwa.

Sejumlah solusi yang ditawarkan di antaranya dengan membuat MoU bersama BPJS Kesehatan, agar pasien-pasien yang telah dinonaktifkan ini bisa tetap dilayani di rumah sakit. Sedangkan, sisa kenaikan iurannya akan dibayar di anggaran perubahan.

Tak hanya itu, Supit menantang Bupati untuk memberikan jaminan bagi 134 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan dapat  dicover dengan jaminan kesehatan daerah seperti JKBM.

“Berapa warga yang sakit klaimnya nanti dibayar pada akhir tahun. Itu beberapa kemungkinan solusi yang akan dilakukan. Tapi yang jelas semua kemungkinan akan kami bahas bersama instansi terkait,” ucapnya.

Sedangkan Dirut RSUD Buleleng, dr.Gede Witana membenarkan akibat dinonaktifkannya seratus ribu lebih peserta KIS-PBI berdampak pada status pasien. Ia pun mengaku tak berdaya karena hanya memberikan pelayanan kesehatan.

“Jika masih aktif kami bebaskan biayanya. Namun tercatat nonaktif, dengan terpaksa masuk pasien umum,” tandasnya.

Setelah pembiayaan jaminan kesehatan itu dihentikan pemerintah, dampaknya mulai terasa. Salah satunya pasien dengan keluhan kanker payu dara ini terpaksa angkat kaki dari rumah sakit setelah KIS-PBInya diketahui nonaktif.(red)