Dikritik di Medsos soal Transportasi Berbasis Aplikasi, Ini Jawaban PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai

0
130
GM PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Herry A.Y. Sikado saat memberikan penjelasan kepada wartawan.(FOTO: Ist)

Mangupura, PERSPECTIVESNEWS – PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memberikan jawaban atas adanya isu di jejaring sosial terkait keberadaan transportasi berbasis aplikasi yang beroperasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Dalam penjelasannya bersama Kadis Perhubungan Bali, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Herry A.Y. Sikado mengatakan, selaku pengelola bandara pihaknya telah melakukan sosialisasi pemenang seleksi aplikasi transportasi online pada tanggal 3 Desember 2019 silam.

“Dari hasil proses seleksi tersebut, pemenang dari seleksi mitra usaha untuk layanan jasa transportasi berbasis aplikasi adalah PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab,” ujar Herry kepada pers, Selasa (24/12/2019).

Sebagaimana viral di laman jejaring sosial Facebook milik seorang pengguna dengan nama akun “Yogi Namaste” tertanggal 21 Desember 2019, disebutkan bahwa keberadaan transportasi berbasis aplikasi yang beroperasi di bandara dikhawatirkan memberikan dampak terhadap penyedia layanan jasa transportasi konvensional yang telah beroperasi sebelumnya.

Herry mengatakan bahwa Grab selaku pemenang seleksi, hanya berfungsi sebagai penyedia aplikasi pemesanan layanan transportasi darat di bandara saja. Adapun untuk operator angkutan daratnya adalah perusahaan, atau koperasi yang saat ini telah bekerja sama dengan PT Angkasa Pura I.

“Sebelumnya koperasi tersebut beroperasi secara konvensional. Dengan adanya aplikasi ini, maka operator tersebut akan masuk ke dalam sistem aplikasi yang dapat memudahkan dalam proses kerja layanan transportasi darat ini,” tegas Herry.

Ia juga menjelaskan terkait penetapan Grab sebagai pemenang seleksi mitra usaha dalam bidang jasa transportasi berbasis aplikasi di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, telah melewati proses seleksi terbuka yang dilaksanakan secara kompetitif. Dalam hal ini, pihak Grab hanya berperan sebagai penyedia aplikasi layanan “land transportasion” di kawasan bandara.

Sebelumnya, Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola bandara telah membuka seleksi mitra usaha untuk aplikasi jasa transportasi darat berbasis aplikasi. Proses seleksi tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, dimulai dari publikasi terkait pembukaan seleksi yang dilakukan di media lokal maupun nasional pada tanggal 19 September 2019 silam. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi www.transport.baliairportselection.com, yang dapat diakses terhitung pada tanggal yang sama.

“Proses seleksi mitra usaha untuk transportasi berbasis aplikasi ini telah kami lakukan dengan serangkaian tahapan. Tentunya, sebelum memulai seluruh rangkaian tahapan, kami telah melakukan kesepakatan resmi dengan koperasi penyedia transportasi darat, yang hingga saat ini telah bekerja sama dengan kami selaku pihak pengelola bandar udara, yaitu Trans Tuban, Sapta Pesona, Loh Jinawi, Bali Segara, dan Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (Kokapura). Koperasi tersebut memberdayakan warga dari desa adat penyangga di sekitar bandar udara, yaitu Desa Adat Tuban, Kelan, dan Kuta. Kesepakatan tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak terkait yang telah diresmikan pada berita acara tertanggal 13 Juni 2019 lalu,” kata Herry panjang lebar.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menyatakan tentang aturan yang mengatur perihal transportasi Angkutan Sewa Khusus.

“Hal tersebut sudah diatur dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali, yang mana menghindarkan praktek-praktek transportasi ilegal dan tidak bertanggung jawab yang merugikan pariwisata dan budaya, sekaligus untuk melindungi usaha Krama Bali. Di sini, Pemerintah Provinsi Bali tentunya tidak melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang dapat merugikan masyarakat Bali,” ujarnya.(ari)