Penjualan Arak Bali Harus Ikuti Tata Kelola Sesuai Pergub

0
94
Sosialisasi tentang arak Bali di Sidemen, Minggu lalu. (FOTO: Humas dan Protokol Pemprov Bali)

Karangasem, PERSPECTIVESNEWS – Minuman fermentasi dan/atau destilasi tradisional khas Bali, yang lebih dikenal dengan arak Bali, merupakan sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi berkelanjutan yang berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Demikian diungkap Direktur Keuangan Perusda Bali, IB Purnama pada Sosialisasi Ranpergub Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Tradisional Khas Bali bertempat di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Tri Eka Bhuana, Sidemen Minggu (1/12/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau perajin minuman fermentasi dan/atau destilasi tradisional khas Bali (Arak Bali – red) perlu dibangun dan dikembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan.

“Ranpergub ini memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi tradisional khas Bali,” ujar Purnama.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Industri, I Gede Wayan Suamba, SE. menegaskan, arak petani yang akan dijual harus sesuai tata kelola yang diatur dalam Ranpergub. Dalam hal mana petani menjual arak ke koperasi yang dibentuk oleh, untuk dan dari petani khusus untuk menampung arak petani. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan petani arak Bali.

“Arak hasil produksi petani yang sudah dikumpulkan ke koperasi selanjutnya disalurkan ke pabrik yang sudah mempunyai izin pengemasan atau mempunyai label. Di luar tata kelola seperti itu illegal,” tegas Suamba.

Dijelaskan, minuman fermentasi dan/atau destilasi tradisional khas Bali hanya dapat dijual pada tempat-tempat tertentu di Bali, di luar Bali dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai Ranpergub, arak Bali dilarang dijual pada tempat seperti gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan. Begitu juga tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan, dan tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tampak hadir pada sosialisasi tersebut Perwakilan Biro Humas & Protokol Setda Provinsi Bali, Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem, Perbekel dan Bendesa Tri Eka Bhuana serta petani perajin tuak dan arak di Kecamatan Sidemen.(ari)