PENGAMAT: PEMEKARAN PAPUA DIPERLUKAN

0
108

MELIHAT luas wilayah dan kondisi geografis Papua memang perlu adanya pemekaran, namun pelaksanaan sebaiknya bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini. Sementara itu, terkait apa perlu badan khusus yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dana Otsus. Jika perlu atau tidak, apa alasannya? Sebaiknya memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti BPK dan KPK, jika menambah badan khusus untuk mengawasi justru akan semakin menambah beban birokrasi. Berikut ini petikan wawancara dengan Stanislaus Riyanta, MSi, alumnus pasca sarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) yang saat ini juga sedang menyelesaikan program doktoralnya di UI:

Terkait 9 usulan 61 tokoh Papua kepada Presiden Jokowi.  Apa perlu semuanya dipenuhi? Dan apabila ada yang tidak terpenuhi apakah dapat menyulut kerusuhan di Papua dan Papua Barat?

Pemenuhan usulan tersebut harus berdasarkan skala prioritas, tidak mungkin semua langsung dipenuhi sekaligus. Yang akan dipenuhi terlebih dulu tentu yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat. Apapun jawaban pemerintah atas usulan tersebut maka harus dilakukan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan para tokoh, jika alasannya masuk akal tentu para tokoh dan masyarakat Papua/Papua Barat akan mengerti.

Kalau UU Otsus Papua perlu direvisi,  pasal-pasal apa saja yang perlu direvisi atau dirubah?

UU Otsus Papua harus ditinjau kembali supaya tidak bertabrakan dengan UU lain. Hal yang paling penting dalam UU Otsus yang harus diperkuat adalah terkait Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, dan Affirmasi, yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Selain itu perlu dipertimbangkan pasal-pasal terkait pengawasan pelaksanaan otonomi khusus, agar otonomi tersebut benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara adil dan transparan.

Sepanjang pelaksanaan Otsus,  apa kemajuan di bidang kesehatan,  pendidikan,  ekonomi dan infrastruktur yang dirasakan?

Otonomi Khusus memang berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur, namub kemajuan di bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi masih belum menggembirakan. Hal ini bisa dicermati dari dana otonomi khusus di sektor pendidikan sebesar 30 persen dan 15 persen di bidang kesehatan namun hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah yang paling rendah di Indonesia, meskipun memang terjadi peningkatan tiap tahun.

Bagaimana kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dan lembaga adat lainnya dalam menggunakan dana Otsus? 

Penggunaan dana Otsus harus diaudit oleh BPK, dan KPK perlu menyoroti juga. Audit dan pengawasan dari BPK dan KPK ini untuk menjawab jika ada kecurigaan atau ketidakpuasan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.

Apakah dalam hal kewenangan daerah di Pasal 4 UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengatur Papua dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri apakah perlu dicabut atau tidak?

Kerja sama dengan pihak luar negeri seharusnya melalui Pemerintah Pusat dan di bawah otoritas Kementerian Luar Negeri. Ini perlu ditegaskan sebagai bukti kesetiaan Papua terhadap Pemerintah Indonesia dan sebagai bagian dari NKRI.

Apakah Perdasi dan Perdasus yang dibuat oleh DPR Papua bermanfaat bagi pelaksanaan Otsus?

Harusnya Perdasi dan Perdasus merupakan perangkat bagi Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk mengaplikasikan Otsus di masyarakat, sekaligus menjadi acuan Pemerintah Pusat dalam evaluasi pelaksanaan otsus. Untuk mengetahui manfaat dari Perdasi dan Perdasus perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama dari aspek manfaat dan persepsi Otsus bagi masyarakat.

Pasal 12 UU No 21 Tahun 2001 terkait syarat-syarat pencalonan Gubernur/Wagub Papua dan Papua Barat apakah perlu ditambahkan syarat-syarat tidak boleh mencalonkan bagi calon kepala daerah yang dipenjara karena alasan-alasan politik?

Pasal ini sebaiknya disesuaikan dengan pasal 7 Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seseorang yang terlibat dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apakah perlu dibentuk partai politik lokal di Papua dan Papua Barat?

Jika memang diperlukan dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan tetap sesuai dengan koridor NKRI sebaiknya diakomodasi.

Apakah pasal 32 UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus, terkait pembentukan dan pelaksanaan hukum di Papua, sudah dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc?

Jika Komisi Hukum Ad Hoc di Papua perlu dibentuk sebaiknya ditegaskan dalam revisi UU Otsus, namun ada baiknya pengawasan Otsus di Papua diawasi oleh Pemerintah Pusat saja supaya tidak menambah beban rantai birokrasi. Yang paling penting adalah keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi Otsus tersebut (red)