I Gede Gus Diendi, ST: ”Taat Bayar Pajak untuk Kebaikan Bersama”

0
219
I Gede Gus Diendi, ST

Rendah hati dan senantiasa santun dalam bertutur, itulah keseharian sosok pria yang kini menjabat Kepala Bidang Pajak lainnya di Pemkab Jembrana.

Selain melaksanakan rutinitas keseharian sebagai ASN, Alumni Teknik Mesin Unud tahun 2007 ini juga menyukai bidang seni fotografi. “Namun karena kesibukan di kantor, bidang yang satu ini sementara tidak jalan. Ya sekali waktu sajalah,” tutur I Gede Gus Diendi, ST saat ditemui perspectivesnews.com di ruang kerjanya, Selasa (29/10/2019)

Tentang adanya pengusaha yang menunggak pajak, ayah tiga anak ini lebih jauh mengemukakan, jika taat membayar pajak sesungguhnya untuk kebaikan bersama. Karena dari sektor pajak lah pembangunan di negeri ini bisa berlangsung.

Kepada beberapa pengusaha yang menunggak pembayaran, Gus Diendi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini telah membuat nota kesepahaman dengan pihak Kejaksaan Negeri Negara dalam menangani persoalan para pengusaha yang menunggak membayar pajak.

Nota kesepahaman ini, lanjut Gus Dendi, bertujuan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dapat meminta bantuan hukum legitimasi maupun non legitimasi kepada pihak Kejaksaan dalam penanganan sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana selaku pihak pertama.

Dari nota kesepahaman yang telah dilakukan Pemkab Jembrana, dua wajib pajak yang menunggak mau membayar pajak dengan cara menyicil.

Dari data yang diberikan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Jembrana, ada dua perusahaan yang telah dimediasi. Besaran pajak yang belum dibayar Rp 1 miliar lebih. Satu wajib pajak berupa hotel berlokasi di daerah Pekutatan dan satunya lagi tempat hiburan yang berlokasi di lantai dua Pasar Ijogading.

“Dari mediasi yang dilakukan, pihak hotel sudah mau membayar Rp 200 juta dari total tunggakan yang ada sebesar Rp 1 miliar. Pembayaran selanjutnya dilakukan secara menyicil. Kemudian untuk tempat hiburan, saat dilakukan pemanggilan pemiliknya telah mendatangi Kejaksaan dan mau membayar, juga secara menyicil. Adapun pajak yang belum dibayar oleh pengusaha hiburan ini sebesar Rp 170 juta,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Negara ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dalam menuntaskan wajib pajak.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana bersama-sama Kejari Negara mengedepankan penagihan wajib pajak untuk menyelamatkan uang negara khususnya dari sektor pajak,” ucap Gus Diendi lagi.

Ditambahkan, agar pembayaran di sektor pajak ini bisa terpenuhi, BPKAD Jembrana juga bersinergi dengan PHRI Kabupaten Jembrana dan instansi vertikal lainnya bersama-sama melakukan sosialisasi kepada peserta wajib pajak untuk bisa taat membayar pajak.

“Semua mestinya menyadari pembangunan bisa berjalan lancar karena dibiayai dari hasil pajak,” pungkasnya.   (utu)