I Ketut Suastika, S.Sos, MH: “Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Tak Sesuai Perencanaan”

0
530
I Ketut Suastika, S.Sos, MH

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS- Dewan mendorong pemerintah daerah tentang pengelolaan aset, baik aset provinsi maupun aset kabupaten digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Terlebih saat ini sedang digodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),” ungkap Ketua Komisi II DPRD Jembrana I Ketut Suastika,S.Sos, MH kepada Perspectivesnews.com, Minggu (27/10/2019).

Suastika menambahkan, penggunaan dan pemanfaatan aset tidak sesuai dengan perencanaan bahkan kurang efesien. Salah satu contoh dari sekian aset yang tidak dimanfaatkan yakni dua unit rumah di lahan seluas 875 M2 di Jalan Udayana, Kecamatan Negara yang dimanfaatkan sebagai Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jembrana.

Padahal, kata pria kelahiran 22 Juli 1976 asal Tuwed ini, semula kedua unit rumah itu sebenarnya dimaksudkan menjadi rumah jabatan (runjab) pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana sebagai penukar lahan eks Kantor Kejari di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.

“Selain itu kedua rumah tersebut baru dimanfaatkan setelah dua tahun sejak dibangun tahun 2017. Pemanfaatan itu pun dimaksudkan bersifat sementara,” ungkapnya.

Menurut Ketua PAC PDIP Kecamatan Melaya empat periode ini, empat unit ambulance bekas aset bergerak milik Pembab Jembrana yang sempat terparkir di halaman parkir belakang GOR Kresna Jvara, nasibnya juga tidak jelas. Sebelumnya aset itu lama ditempatkan di Terminal Kargo, Jalan Sudirman, Kelurahan Pendem.

Dalam kaitan ini, kata Suastika, bahwasanya mobil tersebut menjadi aset yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana pernah dilelang tapi gagal.

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan, pihaknya berharap agar pemeliharaan maupun pengamanan aset perlu mendapatkan perhatian dan menjadi pengaturan dalam produk hokum, tidak hanya terhadap aset yang sudah menjadi barang milik daerah (BMD) tetapi juga aset dari pihak lain yang digunakan oleh daerah.

Di Kabupaten Jembrana juga terdapat lahan-lahan aset provinsi yang tidak terurus dan bisa dimohonkan oleh masyarakat untuk kepentingan umat, kepentingan adat seperti untuk membangun balai tempek, membangun tempat ibadah, untuk tempat olahraga, dsb.

“Bahkan tidak menutup kemungkinan aset yang telah dimanfaatkan nantinya bisa dihibahkan ke kabupaten seperti halnya Hibah Rest Area Rambut Siwi di Provinsi Bali yang akan dilakukan serah terima oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali melalui Kabid Pengelolaan BMD bersama tim pemindahtanganan BMD Provinsi Bali kepada pemerintah kabupaten Jembrana.

Permasalahan pelaksanaan pengelolaan BMD menurut Ketut Suastika, berakar dari lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga di tataran implementasi pelaksanaan pengelolaan BMD belum berbasis IT.

“Yang lebih konyol lagi bahkan adanya keengganan pegawai ditempatkan di pengelolaan barang milik daerah. Beberapa permasalahan ikutan antara lain nilai aset tidak jelas sebagai akibat dari kelengkapan administrasi atau bukti kepemilikan tidak jelas misalnya sertifikat, penatausahaan aset tidak akurat sehingga terjadi perbedaan antara keberadaan fisiknya dengan yang tercatat atas barang bergerak seperti mobil, motor, komputer, laptop, kamera, dll,” urai Suastika lagi.

Karena itulah, kata Suastika, DPRD mendorong adanya Ranperda tentang pengelolaan BMD ini menjadi Perda sehingga daerah memiliki landasan hukum dan legitimasi dalam penyelenggaraaan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah sebagai pengganti Perda No. 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan BMD,” demikian Suastika.      (utu)