BI Gelar FGD Evaluasi Komunikasi, Berharap Bauran Kebijakan Direspon Masyarakat dengan Cepat dan Tepat

0
147
Andika Surya Akbar (kiri) dan Sapto Widyatmoko

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS- Bank Indonesia (BI) menggelar FGD (Fokus Group Discussion) terkait Evaluasi Komunikasi untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari para stakeholder yang rutin dan intensif menggunakan berbagai bauran kebijakan (policy mix) yang dirumuskan oleh BI. Bahkan BI berharap bauran kebijakan itu bisa direspon masyarakat secara cepat, tepat, dimana pun dan kapan pun.

Menurut Sapto Widyatmoko, Ekonom Ahli Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPw BI Provinsi Bali, FGD terkait Evaluasi Komunikasi ini sesuai tugas dan fungsi BI dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah serta berupaya menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets.

“Kita kan tidak hanya menghasilkan kebijakan semata tetapi bagaimana masyarakat mengetahui, mengikuti dan mengadvokasi masyarakat lainnya untuk bisa bersama-sama menjalankan kebijakan itu. Karena kalau kebijakan hanya dikeluarkan tapi nggak ada respon dari masyarakat, itu artinya kebijakan tidak berjalan efektif. Jadi kami ingin mengevaluasi apakah pola-pola komunikasinya sudah berjalan baik atau belum,” ungkap Sapto Widyatmoko, usai FGD terkait Evaluasi Komunikasi, di Hotel Maya, Sanur, Kamis (24/10/2019).

Menurut Sapto Widyatmoko, FGD yang diikuti para stakeholder seperti perhotelan (PHRI), money changer (Valas), perbankan, Asita, dll serta perwakilan dari media massa itu sudah berjalan selama lima (5) tahun di semua KPw BI. Diharapkan ada respon tentang berbagai kebijakan BI yang belum dipahami masyarakat karena faktor komunikasi.

“Jika masyarakat belum merespon, kita akan perbaiki. Kita ingin kebijakan diikuti oleh penerima kebijakan yakni masyarakat sendiri. Kita akan mengubah komunikasinya agar kebijakan itu bisa langsung diterima oleh masyarakat, diikuti dan disuarakan kembali kepada masyarakat lainnya,” jelas Sapto Widyatmoko.

Sementara itu Andika Surya Akbar, Asisten Direktur Departemen Komunikasi BI Pusat menambahkan, FGD terkait Evaluasi Komunikasi tersebut merupakan bagian dari improvement BI dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi.

“Walaupun sudah ada peningkatan kualitas komunikasi tetapi kita ingin program bauran kebijakan BI benar-benar membawa manfaat dan direspon masyarakat dengan baik. Kita akan terus tingkatkan tidak hanya melalui media konvensional seperti koran, radio, TV, medsos, twitter, web BI, dll tetapi juga dari berbagai kegiatan yang memungkinkan seperti kesenian daerah, olahraga, dll. Intinya, menggunakan media komunikasi dimana masyarakat bisa merespon dengan baik bauran kebijakaan BI tersebut,” sebut Andika.

FGD terkait Evaluasi Komunikasi yang diselenggarakan BI di Denpasar, Kamis (24/10/2019).

Seperti diketahui bersama, krisis global telah memberikan pelajaran penting bahwa Bank Sentral tidak dapat hanya fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas harga, namun juga upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui integrasi kebijakan makroekonomi, makroprudensial, dan mikroprudensial.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global terkini yang bersumber dari meningkatnya tensi perang dagang dan risiko geopolitik yang menekan kondisi ekonomi global serta berdampak pada meningkatnya ketidakpastian global, volatilitas aliran modal dan nilai tukar, sejak tahun 2010, Bank Indonesia menerapkan paradigma baru bauran kebijakan (policy mix). 

Peran bauran kebijakan menjadi semakin kritikal mempertimbangkan keterkaitan yang semakin kuat antara stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, termasuk koordinasi dengan otoritas lainnya.

Untuk itu, bauran kebijakan BI ditempuh melalui integrasi 3 (tiga) kebijakan utama Bank Indonesia yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, termasuk pengelolaan uang Rupiah, didukung oleh kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan ekonomi & keuangan syariah. Hal ini sebagai upaya dalam mencapai tujuan BI secara efektif dan efisien.

Sementara sinergi antara bauran kebijakan Bank Sentral, kebijakan fiskal dan reformasi struktural, penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif.

Untuk mengembangkan dan sekaligus memperkuat program komunikasi berbagai kebijakan yang telah dirumuskan, BI secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap aktivitas komunikasi yang telah dilakukan kepada para stakeholdernya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan media komunikasi, tantangan yang dihadapi oleh BI tidak saja pada aspek pemilihan media dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan agar tetap efektif dan efisien sampai pada stakeholdernya, namun konten kebijakan sampai pada stakeholder dengan tepat, akurat, serta mudah diakses melalui berbagai bentuk materi yang komunikatif sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya yang beragam, baik dari sisi latar belakang maupun profesinya.

Topik Kebijakan dalam FGD

Dalam FGD ada beberapa topik kebijakan BI yang disampaikan yakni Kebijakan Suku Bunga Acuan (BI 7 Days Repo Rate/BI 7 DRR), Giro Wajib Minimum (GWM Rupiah), Kebijakan Makroprudensial, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sistem Pembayaran dan Pengelolaaan Uang Rupiah.      (ari)