Tahun Depan, Dana Desa di Jembrana Naik

0
100
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana, I Gede Sujana

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS – Desa-desa di Kabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2020 nanti akan mengelola  anggaran yang sangat besar. Terutama komponen  anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTP) dan Transmigrasi berupa dana desa mengalami kenaikan signifikan dari anggan 2019. Dari data yang ada, tahun 2019 Dana Desa untuk 41 desa se-Kabupaten Jembrana sebesar Rp49.043.178.000, naik menjadi Rp52.061.098.000.

Untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam merealisasikan program di masing-masing desa, diperlukan adanya penyelarasan. Selain itu, peran pengawasan dalam implementasikan program itu sendiri tak bisa ditawar-tawar.

Hal itu disampaikan  Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana, I Gede Sujana usai memimpin apel rutin di depan Kantor Bupati setempat.

”Tahun 2020 nanti, dari 41 desa yang ada di Kabupaten Jembrana akan menerima dana desa dari pemerintah pusat totalnya sebesar Rp 52 miliar lebih, naik Rp 3 miliar dari tahun 2019 yang mencapai Rp 49 miliar,” ujarnya.

Ditambahkannya dari 41 desa yang seluruhnya anggaran dana desa tahun depan naik, ada 5 desa yang dapat tambahan dari alokasi kinerja. Tambahan itu karena tata kelola keuangannya mendapat nilai bagus termasuk juga serapannya, sehingga mendapat tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp 144.096.000. Lima desa itu, yakni Desa Manistutu, Melaya, Pengambengan, Poh Santen, dan Desa Yehsumbul.

Dikatakan  Sujana, sesuai Perbup Nomor 16/2015 tentang Kewenangan Desa, masing-masing desa menurunkan daftar kewenangan. “Ini untuk menyelaraskan antara program  desa dan program dari kabupaten khususnya berupa program lintas kegiatan yang diturunkan oleh masing-masing OPD. Penyelarasan itu oleh OPD sejatinya dilakukan sejak perencanaan saat musyawarah pembangunan tingkat desa,“ terangnya.

Selain daftar kewenangan dimiliki oleh desa, kata Sujana, dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat juga telah mengatur program yang bersifat prioritas. “Dalam mengimplementasikan dana desa itu, desa-desa juga harus mengacu kepada ketentuan dari pusat karena disana telah dipasang skala prioritas. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 11/2019 dimana telah diatur tentang  program prioritas yang harus dilaksanakan oleh desa di tahun 2020,“ tegasnya.(utu)