Bupati Artha Sampaikan Penjelasan Ranperda dan Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol

0
140
Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan 1 tahun sidang 20192020 bertempat di Ruang sidang DPRD setempat Selasa (22/10/2019).

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS – Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019/2020 digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana Kabupaten Jembrana, Selasa, (22/10/2019), dipimpin Ketua DPRD Sri Sutarmi dan dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, unsur Forkopimda serta pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana.

Bupati Artha menyampaikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Jembrana 2020. Program dan kegiatan dalam RAPBD 2020 juga telah disinkronisasikan dengan program prioritas Provinsi Bali serta program prioritas nasional yang fokus pada 5 prioritas pembangunan nasional.

Secara umum, struktur RAPBD 2020 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pertama, pada sisi pendapatan, pada rancangan APBD 2020, Pendapatan Daerah dirancang Rp1.172.268.970.582,05, terdiri dari PAD dirancang sebesar Rp141.545.522.415, Dana Perimbangan dirancang sebesar Rp740.407.083.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang Rp290.316.365.166.

Sedangkan pada komponen belanja, pada 2020 belanja daerah dirancang Rp1.202.804.952.924,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp611.924.509.641, dan belanja langsung Rp590.880.443.282,63.

Pada aspek pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.535.982.341,95. Di samping itu, penerimaan pembiayaan juga direncanakan bersumber dari Penerimaan Dana Talangan sebesar Rp5.400.000.000,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Pengeluaran Dana Talangan sebesar Rp.5.400.000.000,00.

Selain menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Artha juga mengajukan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bupati Artha mengatakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik masih berbentuk kantor yang dibentuk sebelum diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, gubernur/bupati/walikota dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan.

“Berdasarkan evaluasi tersebut perlu melakukan peningkatan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana,” ujar Artha.

Sementara Komisi II DPRD yang disampaikan Ketua I Ketut Suastika menyampaikan, terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertuang pada Perda Kabupaten Jembrana No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Perda No. 2 Tahun 2012). Adanya peraturan baru yang menjadi dasar hukum pengelolaan BMD mengakibatkan Perda No. 2 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Urgensi untuk penyesuaian itu ditegaskan dalam Pasal 511 ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (DPRD Jembrana) memprakarsai Perda baru sebagai penggganti Perda No. 2 Tahun 2012.(utu)