SWI OJK Libas 1.477 Entitas, Tongam L. Tobing: “Edukasi Masif Hindari Korban makin Banyak”

0
128
Tongam L. Tobing

Upaya gencar yang dilakukan Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan berbagai investasi tanpa izin membuahkan hasil membanggakan. Selama tahun 2018 hingga Oktober 2019, sebanyak 1.477 entitas dilibas.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menghindari korban makin banyak. “Selain itu upaya ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar makin memahami bagaimana cara-cara berinvestasi yang benar,” ujarnya dalam satu kesempatan di Denpasar, 25 September 2019.

“Edukasi mengenai pentingnya memilih perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin OJK harus semakin gencar dilakukan. Total yang telah ditangani SWI terhadap entitas fintech  peer to peer lending ilegal sejak tahun 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas,” sebut Tongam.

Awal Oktober 2019 saja, lanjut Tongam, SWI menemukan dan langsung menindak 133 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK, 22 gadai swasta dan 27 entitas penawaran investasi tanpa izin. Sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 1.073 entitas sudah ditindak.

“Kami tidak akan menunggu korban masyarakat semakin banyak akibat fintech peer to peer lending ilegal ini. Jadi kami terus berburu dan langsung menindak temuan fintech lending yang ilegal dengan meminta Kominfo untuk memblokirnya,” kata Tongam.

Sebelumnya, pada 6 September 2019, SWI menemukan 123 entitas Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Namun dalam perkembangannya terdapat enam entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech peer to peer lending yaitu aplikasi “MJASA SYARIAH” milik Kospin Jasa, aplikasi “Shopintar” milik PT Karya Widura Utama, aplikasi milik Komputerkitcom, aplikasi milik LuckyNine Apps, aplikasi “Smartech” milik PT Smartech Kredit Indonesia, dan aplikasi “Mentimum” milik PT Dinamika Mitra Sukses Makmur sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

22 Gadai Tanpa Izin

Sesuai POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK) Satgas Waspada Investasi juga telah menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi. Dari 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan 9 berdomisili di Sumatera Utara.

Sebelumnya, pada bulan September telah ditemukan 30 entitas gadai ilegal, sehingga saat ini jumlahnya mencapai 52 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh SWI melalui pengaduan masyarakat.

27 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

SWI juga telah menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Penawaran kegiatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Dari 27 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut: 11 trading forex tanpa izin; 8 investasi cryptocurrency tanpa izin; 2 multi level marketing tanpa izin; 1 travel umrah tanpa izin dan 5 investasi lainnya.

SWI juga menyampaikan terdapat tiga entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (PT BEST/ Eco Racing), PT Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) dan HIPO/PT HIPO Bisnis Management.

PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (PT BEST/ Eco Racing) telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing. PT Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) telah melakukan perubahan terhadap skema perdagangan mobil sesuai dengan izin yang sudah dimiliki. HIPO/PT HIPO Bisnis Management adalah suatu organisasi pengusaha bisnis online yang menjalankan beberapa program untuk perkembangan bisnis online di Indonesia.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami lebih dulu azas 2 L saat akan berinvestasi yakni Legal dan Logis.

Masyarakat mesti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan (azas legal) serta memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masyarakat juga harus teliti dan hati-hati dengan janji-janji imbalan atau bunga tinggi dari kegiatan investasi tersebut (azas logis). Jika merasa imbalan tidak logis atau tidak masuk akal, lebih baik berhenti dan laporkan,” ujar Tongam mengingatkan.

Secara total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 250 entitas.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Kolaborasi SWI OJK dengan 13 Kementerian/Lembaga dalam upaya memerangi investasi tanpa izin.

Bersama 13 Kementerian/Lembaga

Untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat, SWI OJK bekerjasama dengan 13 kementerian/lembaga yang menjadi anggotanya. Ini mengingat masih banyaknya penawaran pinjaman online dari perusahaan fintech peer to peer lending tidak berizin yang jelas-jelas merugikan masyarakat.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Satgas saat ini juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo DKI Jaya untuk menayangkan iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan untuk menghindari fintech  peer to peer lending ilegal.

Dalam 10 tahun terakhir, SWI OJK mencatat kerugian akibat investasi tanpa izin mencapai Rp 88,8 triliun. Ini karena pemahaman masyarakat rendah, tergiur iming-iming kemudahan yang justru menjebak serta janjikan keuntungan di atas kewajaran.

“Kami meminta dukungan dan mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya fintech peer to peer lending ilegal mengingat keberadaannya sangat merugikan,” pungkas Tongam L. Tobing.     (ari)