Pilkel Serentak Segera Digelar, Panitia Minta Masukan

0
110
Asisten Satu I Nengah Ledang selaku Ketua Panitia Pilkel Kabupaten dan dan Gede Sujana saat membahas persiapan Pilkel di Aula Jimbarwana Kantor Bupati, Senin (9/9/2019).

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS – Mengantisipasi kemungkinan timbulnya hal-hal tidak diinginkan pada masa sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak, 23 September 2019 mendatang  panitia penyelenggara tingkat Kabupaten Jembrana minta masukan kepada panitia desa se-Kabupaten Jembrana, Senin (9/9/2019) di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana.

Pertemuan digagas  Asisten I Setda Jembrana, I Nengah Ledang selaku ketua panitia tingkat kabupaten, juga dihadiri wakil ketua I Gede Sujana, Dandim 1617 Letkol Kav Jepri Marsono Hanoq, serta dari perwakilan KPU Jembrana.

 “Ini pembahasan sudah bersifat final termasuk para calon perbekel. Dari 35 desa yang akan menggelar pemilihan terdapat 124 calon yang sudah siap bertanding. Artinya tidak ada calon yang ingin mengundurkan diri dengan alasan apapun,“ kata  Nengah Ledang.

Suasana pertemuan semakin menarik saat I Nengah Ledang bersama  Gede Sujana memberikan kesempatan bagi para ketua penyelenggara Pilkel tingkat desa mengajukan berbagai masukan dan pertanyaan.  Seperti  yang disampaikan oleh ketua panitia Pilkel Desa Medewi, yang menanyakan  Surat Keterangan (Suket) bagi para pemilih.

Selain itu, berbagai pertanyaan juga mengemuka, seperti halnya masalah penggunaan gedung sekolah untuk dijadikan tempat pencoblosan, apakah diperbolehkan atau tidak.  Termasuk soal pendampingan pemilih serta keabsahan surat suara setelah dilakukan pencoblosan.

Khusus untuk Suket, kata Ledang, semua pemilih yang telah mempunyai hak pilih dan belum memiliki KTP elektronik (KTP-el) dibenarkan mencoblos.

“Panitia penyelenggara tingkat desa harus jeli kepada warganya. Kalau sudah mempunyai hak pilih meskipun  belum memiliki KTP-el, solusinya segera buatkan surat keterangan di Dinas Dukcapil. Itu sebagai pengganti KTP-el, itu sah,” tegasnya.

Sedangkan usulan salah satu desa yang merencanakan saat pencoblosan menggunakan gedung sekolah, Ledang berjanji segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pada prinsipnya, kata dia, penggunaan gedung sekolah untuk TPS dalam Pilkel dibolehkan asalkan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Selain menanggapi berbagai pertanyaan terkait teknis Pilkel, Ledang juga menegaskan kepada para penyelenggara di desa dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada regulasi sesuai Perda dan Perbup yang ada. Jika ada hal kecil dan ditemukan kendala di desa, segera selesaikan bersama camat.

“Jangan ujug-ujug  masalah itu langsung dibawa ke tingkat kabupaten. Maka itu saya tegaskan semua penyelenggara dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman kepada regulasi. Perda dan Perbup terkait dengan Pilkel itu sudah sangat jelas mengaturnya,“ terang Ledang.

Seperti diketahui, Pemkab Jembrana akan menggelar Pilkel serentak di 35 desa. Total sudah terdaftar 124 orang turut serta bertarung sebagai calon perbekel pada pilkel kali ini. Sementara untuk tempat pencoblosan disiapkan 276 TPS  tersebar se-Jembrana.  (utu)