Sebanyak 349 Anggota BPD Jembrana Diambil Sumpah dan Janjinya

0
125
Pengambilan sumpah dan janji BPD se-Jembrana bertempat di Gedung Gor Kresna Jvara, Senin (2/9/2019).

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS- Sebanyak 349 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 41 desa se-Kabupaten Jembrana diambil sumpah dan janjinya, di GOR Krisna Jvara, Senin (2/9/2019).

Pengambilan sumpah anggota BPD masa bhakti 2019-2025 itu, berlangsung di hadapan Bupati Jembrana I Putu Artha, dihadiri Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, Dandim 1617 Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok, Camat serta Pj Perbekel se-Kabupaten Jembrana.

Prosesi pelantikan juga kompak diikuti seluruh peserta mengenakan pakaian adat madya.

Usai resmi dilantik, Bupati Artha mengajak anggota BPD terpilih bekerjasama dan berkomunikasi dengan perangkat desa dalam  berinovasi dalam membangun desa.

BPD dikatakan Artha, harus mampu menjadi jembatan utama yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat.  “Jangan sampai anggota BPD tidak mampu memahami agenda-agenda  yang telah dirumuskan serta diharapkan mampu mendukung  pembaharuan di desa,” cetus Artha.

Bupati Artha juga menambahkan, anggota BPD harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya sekaligus mengukur semua potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan fungsi aspirasi, Artha juga meminta BPD mampu mendorong transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Karena itu sudah seharusnya BPD berpartner bersama  perbekel , menjaga harmonisasi dalam membangun desa,” cetus Artha.

Sementara Wabup Kembang Hartawan menambahkan, kepada anggota BPD terpilih dan telah dilantik agar segera melakukan langkah-langkah rekonsiliasi.

”Perbedaan tidak untuk dipelihara tapi segera konsolidasi merangkul calon tidak terpilih.  Jangan sampai terjadi konflik horizontal karena Jembrana butuh persatuan untuk membangun,” tegas Kembang.

Usai dilantik dan diambil sumpah, Kembang juga menegaskan  anggota BPD ini sudah sah secara sekala maupun  niskala. Karena itu Ia meminta BPD segera bekerja, melakukan tugas dan wewenang mengontrol pembangunan didesa.

“Bantu kepala desa memastikan berbagai mimpi besar pembangunan di desa terwujud. Pastikan juga APBDes nanti lebih banyak untuk program-program pemberdayaan di masyarakat. Harus bersama-sama, desa yang maju tidak cukup dengan kepala desa yang kuat saja, tapi juga didukung pengawasan optimal dari BPD,“ ungkap Kembang Hartawan.    (utu)