Sosialisasi Anti Korupsi Anggota DPRD dan Partai Politik di Jembrana

0
163
Pelaksanaan sosialisasi anti korupsi anggota DPRD dan partai politik di Jembrana.

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS-  KPK RI menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi anggota DPRD dan partai politik di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana.

Hal ini terkait serangkaian roadshow ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ yang diselenggarakan KPK RI di Kabupaten Jembrana, Selasa (27/8/2019).

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK RI, Herry Muryanto diterima Ketua DPRD sementara Ni Made Sri Suthami, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Made Sudantra.

Tidak hanya tentang anti korupsi, sosialisasi juga berkaitan dengan    gratifikasi sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan tindak pidana korupsi. Sosialisasi juga diikuti jajaran KPUD Jembrana serta unsur terkait.

Herry Muryanto menjelaskan, sosialisasi bertujuan untuk mewujudkan wakil rakyat yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terhadap dua katagori gratifikasi yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan wajib dilaporkan. Yang tidak wajib dilaporkan itu seperti kompensasi atau honor yang tidak melebihi standar yang sumber anggaran bersumber dari internal sementara untuk yang wajib lapor itu seperti penerimaan hadiah yang terkait kedinasan atau kompensasi atau honor yang melebihi standar instansi penerima.

Menurutnya, diperbolehkannya batasan pemberian hadiah kepada rekan kerja dan penyelenggara negara lainnya, seperti melakukan pemberian dengan rekan kerja dengan batasan maksimal Rp 200 ribu sementara pemberian cendramata pada acara pisah sambut pejabat diperbolehkan tapi dengan catatan menimal batasannya per orang Rp 300 ribu. Bagi pihak pihak yang menerima hadiah atau gratifikasi segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Waktu maksimal lapor diri adalah 30 hari sejak menerima gratifikasi.

“Jika lebih dari 30 hari, si penerima diduga memiliki niat menerima gratifikasi. Paling tidak ancaman pidananya maksimal 20 tahun dan menimal empat tahun sesuai Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Herry Muryanto.

Sementara itu Ketua sementara DPRD Jembrana Ni Made Sri Suthami sangat mengapresiasi kedatangan KPK di DPRD Kabupaten Jembrana. Pihaknya mengharapkan adanya pembekalan dari KPK sebelum adanya indikasi tindakan korupsi di lembaga yang ia pimpin.

“Terlebih lembaga DPRD ini baru saja menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD hasil Pemilu 2019. Artinya masih ada 5 tahun ke depan dimana 35 anggota DPRD Kabupaten Jembrana akan bersentuhan langsung dengan keuangan Negara, baik dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembentukan Peraturan Daerah maupun pengawasan,” ungkapnya.

Menurut wakil rakyat dari Desa Yeh Embang ini, itu semua berpotensi melahirkan masalah hukum bila tidak secara bersama-sama melakukan tindakan pencegahan.

Sehubungan dengan itu pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jembrana menyambut baik kedatangan Tim KPK sekaligus memberikan pembekalan dengan thema “Pencegahan Korupsi Untuk Mewujudkan Anggota Dewan Berintegritas”.

“Semoga acara ini memeberikan manfaat terutamanya dalam upaya strategis mencegah tindakan korupsi secara dini,” demikian Ni Made Sri Sutarmi.    (utu)