Gubernur Bali: Hentikan Reklamasi Pelabuhan Benoa

0
125
Gubernur Wayan Koster menunjukkan surat yang ditujukan kepada Pelindo III tentang penghentian reklamasi di Pelabuhan Benoa.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Reklamasi di Pelabuhan Benoa Bali yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III diminta segera dihentikan. Hal itu karena reklamasi telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare, serta memicu terjadinya pelanggaran.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster melalui surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang, tertanggal 22 Agustus 2019.

Dalam surat tersebut, pada butir (a) Gubernur Koster minta Pelindo III tidak melanjutkan reklamasi dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima. Selanjutnya pada butir (b) Pelindo III diminta segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove. Pada butir (c) meminta Pelindo III melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping II, sehingga tertata dengan baik.

“Penegasan ini tentunya akan mengubur rencana awal Pelindo III untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas lahan hasil pengurukan. Sedianya, sebagian areal hasil pengurukan juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi Kota Denpasar,” ucapnyanya Minggu (25/8/2019).

Sedangkan pada butir terakhir (d), gubernur minta Pelindo III melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurut Koster, keluarnya surat ini dipicu ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Berdasarkan dokumen yang ada, lanjut Gubernur Koster, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III terhadap lahan seluas 85 Ha yang terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 Ha dan lokasi Dumping II seluas 47 Ha telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017 dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81 persen.

“Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas + 17 Ha berlokasi di Timur Laut lokasi Dumping II. Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan/revetment dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen Amdal,” bebernya.

Selain itu kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Koster mengingatkan Visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali; Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala, diwujudkan dengan menata secara  fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, Krama, dan kebudayaan Bali.

“Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan Revisi PERDA No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang telah menegaskan bahwa Teluk Benoa adalah merupakan Kawasan Konservasi,” ujar Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Berdasarkan hal itu, Koster menyatakan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagai Marine Tourism Hub di Kota Denpasar tidak sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali; Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Perlu dipahami bahwa segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian alam, Krama, dan kebudayaan Bali pada akhirnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Bali,” papar Gubernur Koster.(ari)