Menpora Segera Gelar Ratas Bahas Keinginan Papua Menunda Pelaksanaan PON XX

0
116
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat melakukan kunjungan di Bali dan melihat timnas kabaddi yang bakal berlaga di SEA Games 2019.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Keinginan Provinsi Papua selaku tuan rumah PON XX/2020 untuk menunda pelaksanaan gelaran empat tahunan tersebut dari seharusnya tahun 2020 ke tahun 2021 atau 2022, ditanggapi serius Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Ya, kami akan lihat dan kaji dulu secara detail ada persoalan apa yang dialami Papua, kok ada keinginan menunda pelaksanaan PON XX,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, di Denpasar, Kamis (22/8/2019).

Menpora Imam Nahrawi berada di Denpasar terkait dengan kunjungannya ke tim nasional (timnas) kabaddi Indonesia yang bakal berlaga di SEA Games Filipina mendatang, di GOR Lila Bhuana Denpasar.

Didampingi Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, menteri asal Bangkalan, Madura ini melanjutkan, pada hari Senin mendatang (26/8), pihaknya akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan pihak terkait di Jakarta, untuk membahas persoalan yang kemungkinan dihadapi tuan rumah Papua.

Diakuinya, pihaknya bakal melihat secara detil soal atau masalah-masalah yang berkembang di Papua. Apa soal infrastruktur, alat tanding, kepanitiaan, alat latih atau kepesertaan. Pasalnya sekarang ini, kata Imam Nahrawi, cabang olahraga (cabor)-cabor sudah atau sedang dan akan melakukan Pra-PON.

“Makanya kami ingin mengetahui dulu soal kendala apa yang terjadi terkait teknis di lapangan. Apakah soal infrastruktur yang harus selesai juni 2020 sudah terpenuhi atau tidak, apa juga karena alat tanding pasca Asian Games lalu sudah didistribusikan ke cabor? Kan kalau alat tanding yang sudah di cabor itu bisa kita geser ke Papua,” tambah Imam Nahrawi.

Lantas bagaimana dengan pengunduran PON XX oleh Papua karena kebutuhan dana yang dibutuhkan Rp 4 triliun? Sekali lagi Menpora akan melihat juga kegunaannya untuk apa. Apakah untuk kepanitiaan, alat tanding tadi atau untuk infrastruktur.

“Nah, kalau nanti sudah ketemu persoalannya, baru kami ambil solusi terkait dengan bagaimana mengatasi pendaan itu, dengan mengatur beban ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua dan pemerintah pusat,” pungkas Imam Nahrawi.(git)