Sebanyak 40 Juta UMKM Belum Miliki Akses Pendanaan Perbankan

0
153
Hendrikus Passagi

Mandalika, PERSPECTIVESNEWS- Hari kedua (Minggu, 30/6/2019), pelatihan dan gathering media massa Bali dan Nusa Tenggara (KR 8) oleh OJK, diisi materi tentang ‘Fintech Peer to Peer Lending’. Dalam sesi tersebut, diungkapkan kenapa banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sulit berkembang karena belum memiliki akses pendanaaan dari perbankan.

“Banyak sekali UMKM yang membutuhkan dana cepat, tapi tidak bisa berkembang karena sulit mendapatkan tambahan modal dari bank (unbankable),” ungkap Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Technology Hendrikus Passagi di Novotel Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia menjelaskan, Fintech (financial technology) berperan besar dalam membantu segi pembiayaan khususnya untuk kalangan UMKM yang tergolong dalam unbankable tersebut. Jumlah UMKM di Indonesia sekitar 60 juta, kontribusi UMKM sekitar 60 persen dari GDP, menyerap tenaga kerja sekitar 95 persen, dan jumlah UMKM sekitar 99 persen dari total keseluruhan usaha.

“Berita buruknya, rekening kredit perbankan UMKM hanya sekitar 16 juta akun, dengan jumlah kredit UMKM hanya sekitar Rp 1.000 triliun atau Rp 60 juta per UMKM.

“Lebih dari sekitar 40 juta UMKM belum memiliki akses pendanaan perbankan secara berkeadilan. Sekitar Rp 2.400 triliun pendanaan UMKM yang belum dapat dipenuhi perbankan, padahal UMKM sangat potensial dan berpengaruh di Indonesia. Ujung-ujungnya mereka mencari dana ke lintah darat,” imbuhnya.

Hendrikus juga menyoroti banyak UMKM menjalankan usaha tidak maksimal karena kekurangan modal. Sekitar Rp 800 – Rp 1.600 triliun yang diperlukan untuk 60 juta UMKM ini.

“Bank tidak mudah memberikan UMKM akses dana, karena harus menjaga prinsip kehati-hatian dalam analisa kreditnya mengingat yang dikelola adalah uang masyarakat. Untuk itu, diperlukan industri jasa keuangan yang bisa lebih fleksibel dan mampu memfasilitasi UMKM ini, salah satunya fintech.

Sangat sederhana

Ia menjelaskan, konteks Fintech Peer to Peer Lending sangat sederhana. Seseorang punya kelebihan likuiditas, dipertemukan dengan yang membutuhkan. Mereka inilah yang dipertemukan oleh fintech atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

“Orang mudah menjalani usahanya dengan cara fintech ini dimana sebelumnya mereka kesulitan karena faktor agunan dan pendapatan. Mereka bisa dibantu dengan Fintech yang bunganya 0,8 persen per hari,” katanya.

Menurutnya, ini sangat membantu UMKM khususnya yang membutuhkan dana segar segera. Hingga saat ini OJK mencatat 113 Fintech Peer to Peer Lending yang berizin di Indonesia.

UU Fintech

Terkait Fintech, OJK terus menyempurnakan regulasi termasuk mendorong pemerintah dan dewan di pusat untuk membentuk Undang-Undang tentang Fintech ini.

Hingga saat ini, kata Hendrikus lagi, OJK mencatat ada 113 Fintech berizin terdaftar di OJK, 947 Fintech ilegal yang telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).

Per 31 Mei 2019, OJK mencatat akumulasi rekening lender mencapai 480.262 di Indonesia. Akumulasi rekening borrower mencapai 8,7 juta entitas. Akumulasi transaksi borrower mencapai 29 juta akun. Dengan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman Rp 41 miliar lebih.   (ari)