Usulan Bupati dan Wabup Jembrana dalam Rakor dan Sinkronisasi Program Kebijakan Pemprov. Bali

Bupati dan Wabup Jembrana saat mengajulan usulan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Provinsi Bali yang dihadiri Bupati/Walikota se-Bali.

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS.COM- Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan Kabupaten/Kota se Bali dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (25/6/2019). Dari Bupati dan Wabup Jembrana ada beberapa usulan yang disampaikan.

Bupati Putu Artha dan Wabup Kembang Hartawan menyampaikan sejumlah usulan mengenai, Infrastruktur, Kesehatan dan  Pendidikan. Bupati Artha menyampaikan bahwa posisi Jembrana yang merupakan pintu gerbangnya Bali dan penduduknya yang heterogen seharusnya mendapat prioritas dalam berbagai hal.

Yang paling ditekankan oleh Bupati Artha adalah seringnya terjadi kemacetan di ruas jalan Denpasar – Gilimanuk. Menurut Artha hal tersebut menghambat berkembangnya Kabupaten Jembrana karena akses menuju ke Jembrana sering terganggu.

“PAD kami sulit bertambah, apapun yang dikerjakan seperti pariwisata atau investasi lainnya seringkali terhambat oleh kemacetan di ruas jalan tersebut (Denpasar – Gilimanuk),” tuturnya.

Hal senada disampaikan Wabup Kembang yang mengusulkan dalam waktu pendek berupa usulan pelebaran jalan hingga dua meter dan pembuatan empat short cut di sejumlah titik rawan macet di jalan nasional Denpasar – Gilimanuk. “Dengan pelebaran jalan tersebut tentunya akan mempermudah bagi kendaraan untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat sedangkan short cut akan meringankan beban truk jika melewati tanjakan yang ekstrem,” imbuhnya.

Sementara itu di bidang pendidikan Bupati Artha menyampaikan sejumlah kendala. Semenjak pendidikan SMA/SMK diambil alih kewenangannya oleh Pemprov, Pemkab Jembrana kesulitan membantu siswa yang ada di sekolah swasta.

Sebelum diambil alih oleh Pemprov, semua siswa SMA di Jembrana tidak dikenakan biaya SPP yang pembiayaannya berasal dari APBD. “Semenjak diambil alih oleh Pemprov, kami tidak bisa membantu lagi sehingga menjadi dilema buat kami karena yang bersekolah di swasta banyak yang kurang mampu,” kata Artha yang sangat berharap ada solusi.

Selain menyampaikan mengenai pendidikan (SMA/SMK), Wabup Kembang juga mengusulkan agar Jembrana dijadikan pusat Sekolah Tinggi Akuntansi dan juga SMA Bali Mandara.

“Saya mengajukan usulan agar Jembrana dijadikan pusat Sekolah Tinggi Akuntansi, hal itu karena keberhasilan kami menarik salah satu sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan yang menjadi kebanggaan kita bersama. Selain itu, kami mengusulkan agar dibukanya SMA Bali Mandara di Jembrana,” ujar Kembang.

Sementara itu di bidang kesehatan Wabup Kembang menyampaikan Jembrana mengalami kesulitan tenaga dokter spesialis. Hal tersebut sudah diupayakan dengan membuka formasi CPNS namun tidak ada yang mendaftar. “Saya berharap Pemprov bisa memberikan solusi terhadap hal tersebut,” pintanya.

Sementara mengenai Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi, Kembang berharap Pemprov bisa ikut memberikan solusi. “Bangunan sudah selesai namun statusnya masih Kementrian dan belum ada pengelolaan, seperti bangunan mangkrak. Saya berharap bisa dicarikan solusi,” kata Kembang.

Regulator, Koordinator dan Fasilitator

Gubernur Koster menyampaikan, dalam konteks penyelenggaraan pendekatan pembangunan Bali ke depan, secara bertahap Provinsi akan lebih berperan sebagai regulator, koordinator dan fasilitator. Pemerintah Provinsi juga akan mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memperoleh akses pendanaan dari APBN untuk program prioritas baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ekonsentrasi, dana hibah dan lainnya.

“Mari kita kedepankan spirit kebersamaan dan gotong royong, kita bangun optimisme bahwa kita akan mampu wujudkan apa yang menjadi visi dan cita cita kita bersama,” ajaknya.  (utu)