Diperiksa Sekitar 6 Jam, Akhirnya Ketua Kadin Bali Dijebloskan ke Rutan Polda Bali

0
214
Ketua Kadin Bali AA Alit Wiraputra saat digiring menuju sel Rutan Polda Bali

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Bali akhirnya menjebloskan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali AA Alit Wiraputra ke sel Rutan Polda Bali, Kamis (11/4/2019).

Alit Wiraputra ditangkap penyidik Ditreskrimum Polda Bali di Jakarta, Kamis pagi pukul 07.30 Wita, dan langsung diterbangkan ke Bali. Sejak siang dia menjalani pemeriksaan dan Kamis petang dimasukkan ke sel Rutan Polda Bali.

Alit Wiraputra ditangkap karena diduga melakukan penipuan pengurusan izin pelebaran kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa, Bali, yang merugikan pengembang Sutrisno Lukito Disastro (korban) hingga lebih dari Rp16 miliar.

“Setelah tersangka kami periksa, kami langsung tahan di Rutan Polda Bali agar tidak melarikan diri, selama 20 hari ke depan,” kata Direktur Reskrimum Polda Kombes Pol. Andi Fairan di Mapolda Bali, Kamis (11/4/2019) sore.

Tersangka sempat dikirimi surat pemanggilan pada tanggal 9 April 2019. Namun, kata dia, tidak datang memenuhi panggilan. Pada tanggal 10 April 2019, tersangka mengirim surat untuk dilakukan penundaan pemanggilan hingga 18 April 2019.

Namun, saat dimonitor jajaran Polda Bali pada tanggal 8 April 2019 tersangka justru ketahuan mau melarikan diri. “Jadi, Rabu (10/4/2019), kami langsung membuat surat penangkapan karena kami khawatir melarikan diri,” ujarnya.

Andi menegaskan penetapan Alit Wiraputra menjadi tersangka sudah dikeluarkan Polda Bali, Kamis (11/4/2019), setelah gelar perkara pada hari Jumat (6/4/2019). Selain itu, juga telah mengeluarkan daftar cekal agar dia tidak bepergian ke luar Bali.

Sementara itu, tersangka Alit Wiraputra membantah dirinya pergi ke Jakarta untuk melarikan diri keluar negeri. “Kalau saya melarikan diri, tidak mungkin saya ada di sini,” ujar Alit.

Ia berdalih pergi ke Jakarta karena ada urusan bisnis. Dengan demikian, tidak benar dia melarikan diri dalam kasus ini karena pihaknya telah dijadwalkan pemeriksaan pada tanggal 18 April 2019.

Kasus ini bermula terjadi kesepakatan saling pengertian tentang kerja sama antara tersangka dan korban Sutrisno Lukito Disastro dan Abdul Satar selaku pengembang dan pemilik dana untuk mengurus proses perizinan ke Pemprov Bali terkait dengan izin pelebaran kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa, 26 Januari 2016.

Antara tersangka dan korban lantas membentuk PT Bangun Segitiga Mas (BSM) yang rencananya bekerja sama dengan PT Pelindo III, bahkan tersangka siap membuat drafnya untuk diajukan ke PT Pelindo III.

“Yang mengurus izin-izin audiensinya dengan Gubernur dan Wagub Bali saat itu adalah tersangka dan yang mengurus rekomendasi dari Gubernur juga oleh tersangka,” ujar Kombes Pol Andi.

Dalam kesepakatan itu korban akan mencairkan uang Rp30 miliar untuk biaya operasional sampai izin itu keluar dari Gubernur Bali saat itu. Akan tetapi, pembayaran pertama diberikan korban kepada tersangka Rp6 miliar untuk audiensi dengan Gubernur Bali saat itu. Pembayaran tahap kedua Rp10 miliar juga diterima tersangka untuk mendapatkan izin rekomendasi dari Gubernur.

“Yang menjadi masalah, sampai kucuran dana tahap kedua ini diberikan korban kepada tersangka, rekomendasi dari Gubernur Bali saat itu tidak kunjung keluar sehingga saat batas waktu perjanjian 6 bulan lamanya, izin rekomendasi itu tidak keluar dari Gubernur. Oleh karena itu, korban melaporkan,” ujarnya.(ari)