Bupati Suwirta: “Ganti Bantuan Hibah dengan BKK”

0
187
Bupati Suwirta

Semarapura, PERSPECTIVESNEWS-  Bupati Klungkung Nyoman Suwirta akhirnya bereaksi tegas terhadap masalah bantuan dana hibah Bansos di Klungkung. Bupati ingin ke depan jika situasi seperti ini, dirinya berencana untuk mengganti hibah Bansos dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“Ganti saja bantuan hibah Bansos dengan BKK,” ujarnya menanggapi. Hal tersebut menurutnya untuk mengurangi adanya campur tangan dari politisi serta lebih menekankan pada kemandirian masyarakat Klungkung mulai dari pengajuan anggaran, penggunaannya maupun pertanggungjawabannya.

Menurut Suwirta, dengan wacana tersebut  masyarakat mulai diajarkan untuk kritis dan mandiri. Tidak seperti sekarang ini, masyarakat sepertinya dimanjakan mulai dari pengajuan proposal hingga proses pencairan. “Dengan kejadian selama ini, masyarakat tanpa sadar dibuat tidak mandiri sehingga terkesan tidak memiliki tanggung jawab dalam merealisasikan program,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Bupati Suwirta, proses administrasi Bansos dibuatkan, pencairan dituntun, membuat laporan pertanggungjawaban juga dibantu sehingga masyarakat sepertinya dibuat manja.

“Justru ini membuat pembodohan kepada masyarakat. Mereka tidak tahu  dana bantuan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan  benar,” ujar Bupati Suwirta, seraya menyebutkan hal inilah yang sering terjadi saat ini.

Dirinya juga melihat faktor pengawasan kurang maksimal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kondisi yang tidak baik di masyarakat.  Untuk itu Bupati Suwirta berencana untuk tahun 2020 nanti, bantuan hibah diubah dengan BKK.

Menurutnya, bantuan mekanisme model ini masuk ke APBD Desa.  Bantuan itu nantinya melalui usulan yang matang dari masyarakat dan sudah diverifikasi, setelah itu bisa dianggarkan.

Jika seperti ini, proses pengawasan akan lebih maksimal karena pengawasan akan langsung dilakukan oleh pihak desa sehingga bantuan model ini akan dirasakan manfaatnya dan masyarakat lebih mandiri dalam mengelola bantuan hibahnya, baik dalam pengusulan, pengerjaannya maupun pertanggungjawabannya. 

Bupati menyebutkan, secara regulasi mengubah hibah menjadi BKK sangat memungkinkan. Untuk itu bupati akan lebih memaksimalkan tugas Inspektorat dan berkoordinasi dengan DPRD setempat serta pihak-pihak terkait.   (hum)