Ini Penyebab Kabupaten Jembrana Krisis Guru dan Pengawas Sekolah

Guru di sebuah SD di Kabupaten Jembrana

Jembrana, PERSPECTIVESNEWS-  Kabupaten Jembrana saat ini mengalami krisis guru pengajar, baik guru umum maupun Guru Agama Hindu dan kekurangan pengawas guru SD dan SMP.

Munculnya persoalan tersebut selain para guru dan kepala sekolah serta para pengawas banyak yang pensiun.Dengan berkurangnya tenaga pendidik maupun pengawas di Jembrana secara tidak langsung berdampak terhadap mekanisme pendidikan yang sedang berjalan. Terlebih lagi Diklat Pengawas Sekolah (Cawas) yang disedianya diselenggarakan tahun 2018 sampai saat ini pelaksanaannya terus tertunda.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan maupun data di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Jembrana, jumlah pengawas pada bidang Pendidikan non-Formal dan Informasi (PNFI) hanya terdapat 4 orang tenaga pengawas TK-PAUD, begitu juga di Dikdas yang menaungi SD dan SMP. Jumlah pengawas sekolah yang ada pun, jumlahnya tidak berimbang. Kondisi ini membuat sistem maupun penyelenggaraan program pendidikan di Kabupaten Jembrana, stagnan.

Dari jumlah SMP yang ada, sebanyak 25 guru yang terdiri dari 18 orang di SMP Negeri dan 7 orang di SMP Swasta yang tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya.Ssaat ini hanya terdapat 2 orang pengawas SMPN.

Demikian pula pengawas SD banyak yang berkurang. Data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana di Kabupaten Jembrana terdapat sebanyak 185 SD yang meliputi 182 Sekolah dasar negeri dan 3 Sekolah dasar swasta.Dari jumalh tersebut hanya terdapat 9 orang pengawas Sekolah Dasar.

“Idealnya, di masing-masing kecamatan terpenuhi 2 orang pengawas sekolah dasar,” ungkap salah seorang pengamat pendidikan yang tidak mau disebutkan namanya sembari menambahkan, pengawas di Mendoyo sejak tahun 2017 telah mengalami kekosongan.

Mantan Kasubag Sosial Kabupaten Jembrana yang baru beberapa bulan menjabat Kepala Bidang PNFI di Dinas Dikpora, I Wayan Eka Sutendra saat ditanyakan hal tersebut mengakui tentang terbatasnya pengawas TK-PAUD.

Dikatakan, idealnya 1 kecamatan harus ada 1 pengawas. Pengawas TK-PAUD nantinya akan terus menerus mengalami kekosongan sampai tahun 2022 karena semua pengawas akan pensiun.

Mengantisipasi kekosongan ini pihaknya akan mengajukan usulan untuk perekrutan pengawas TK tersebut. “Untuk sementara, guna memfasilitasi kekosongan itu diisi oleh TK Pembina Kecamatan Mendoyo yang berada di Kelurahan Tegalcangkring dan itu telah disepakati oleh guru-guru lainya,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Diknas Dikpora Nyoman Wenten menambahkan, untuk SDN dan SMP, idealnya 10 sekolah dibina 2 orang pengawas. Saat ini sekolah hanya memiliki 2 orang pengawas SMP, demikian pula di SD seharusnya ada 18 pengawas. Bahkan dalam waktu dekat, para pengawas SMP juga akan pensiun termasuk juga para pengawas SD.Jika demikian bagaimana program pendidikan bisa berlangsung sesuai tujuan.

Tentang hal ini Nyoman Wenten tidak banyak berkomentar. “Yang jelas kondisi demikian akan berpengaruh terhadap jalannya proses kelangsungan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Jumlah guru semakin tahun berkurang, tenaga pengawas juga berkurang. Ya begitulah adanya,” ucapnya.  (pab)